(Beritadaerah-Nasional) Pemerintah terus mengakselerasi pembangunan kawasan industri garam nasional di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat pesisir sekaligus mendukung target kemandirian produksi garam dalam negeri.
Langkah percepatan tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, termasuk pembahasan bersama tim terpadu dan tim persiapan pengadaan lahan yang digelar di Kupang. Upaya ini menjadi bagian penting untuk memastikan kesiapan dasar pembangunan kawasan industri yang terintegrasi.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Koswara, menyampaikan bahwa proyek Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) merupakan strategi nyata pemerintah dalam memperkuat industri garam domestik. Ia menilai kawasan tersebut tidak hanya akan meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor utama dalam menyelesaikan berbagai kendala di lapangan, baik yang bersifat teknis maupun sosial. Kesiapan pengadaan lahan juga dinilai krusial sebagai fondasi awal pengembangan kawasan industri yang terhubung dari proses produksi hingga distribusi.
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menilai kehadiran kawasan industri garam tersebut berpotensi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyebut proyek ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta menggerakkan sektor-sektor pendukung lainnya.
Dari sisi infrastruktur, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, Benyamin Nahak, menekankan pentingnya dukungan akses jalan dan pengelolaan sumber daya air. Menurutnya, kedua aspek tersebut akan memperlancar proses produksi dan distribusi, sehingga meningkatkan efisiensi industri garam di kawasan tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Miftahul Huda, memastikan bahwa perencanaan dan koordinasi terus diperkuat agar setiap tahapan pembangunan berjalan lancar dan memberikan kepastian bagi semua pihak.
Dalam prosesnya, pemerintah juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat, termasuk pemerintah kecamatan dan desa di sekitar lokasi proyek. Keterlibatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan transparansi, keadilan, serta manfaat langsung bagi masyarakat, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga terbentuknya pusat ekonomi baru.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pembangunan kawasan industri garam nasional merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan impor. Selain itu, program ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan menuju swasembada garam nasional.