(Beritadaerah-Bogor) Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa Indonesia masih dihadapkan pada pekerjaan besar dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kepala Negara menyampaikan bahwa besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki bangsa belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi sosial sebagian rakyat yang masih hidup dalam keterbatasan, sehingga persoalan tersebut perlu diakui dan ditangani secara kolektif.
Dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026), Presiden menyampaikan bahwa tantangan pembangunan harus dihadapi dengan sikap jujur, terbuka, dan penuh kesadaran. Menurutnya, berbagai kesulitan yang dialami masyarakat tidak boleh diabaikan, melainkan dijadikan dasar untuk memperkuat komitmen bersama.
Presiden juga mendorong seluruh elemen bangsa, tanpa memandang perbedaan politik, latar belakang, maupun kepentingan kelompok, untuk membangun persatuan dalam memerangi kemiskinan. Ia berpandangan bahwa agenda besar tersebut tidak dapat dijalankan secara terpisah-pisah, melainkan membutuhkan kerja bersama yang konsisten serta keberanian untuk tidak menyerah pada tantangan.
Lebih lanjut, Presiden mengingatkan pentingnya peran kepemimpinan di semua lini pemerintahan dan sektor strategis. Ia menekankan bahwa para pemimpin dan elite bangsa memikul tanggung jawab moral untuk memastikan kekayaan nasional dikelola secara benar dan diarahkan sepenuhnya bagi kesejahteraan rakyat. Pembenahan sikap, lingkungan kerja, serta tata kelola dinilai menjadi langkah awal yang harus dilakukan secara serius.
Selain itu, Presiden menegaskan bahwa persatuan nasional harus dijaga dengan mengesampingkan permusuhan pasca kontestasi politik. Ia menilai dinamika kalah dan menang dalam demokrasi merupakan hal yang wajar, namun setelah proses tersebut berakhir, seluruh pihak memiliki kewajiban yang sama untuk kembali bersatu dan mengabdi kepada masyarakat.
Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk memimpin secara adil dan inklusif. Ia memastikan bahwa pelayanan dan kebijakan pemerintah ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa membedakan latar belakang politik daerah maupun hasil pemilihan, sebagai wujud tanggung jawabnya sebagai kepala negara.