Bappenas dan UNDP Dorong Pemetaan Pendanaan Ekonomi Biru Melalui Lokakarya Regional ASEAN

(Beritadaerah-Jakarta) Kementerian PPN/Bappenas bersama UNDP Indonesia menyelenggarakan lokakarya tingkat regional bertema “ASEAN Blue Carbon and Finance Profiling” pada 27–28 November 2025. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari inisiatif ASEAN Blue Carbon and Finance Profiling yang diinisiasi UNDP dengan dukungan pemerintah Jepang. Program ini diarahkan untuk memperkuat pengelolaan ekosistem karbon biru secara berkelanjutan serta menyiapkan dasar mobilisasi pendanaan bagi pengembangan ekonomi biru di kawasan ASEAN.

Inisiatif tersebut berada di bawah koordinasi ASEAN Coordinating Task Force on Blue Economy (ACTF-BE) dan memiliki tiga pilar utama, yaitu pemetaan karbon biru, pemetaan pembiayaan biru, serta pembentukan platform regional untuk pertukaran pengetahuan. Ketiga pilar ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh terkait potensi ekosistem karbon biru di negara-negara ASEAN, mendorong inovasi pembiayaan, serta membuka ruang kolaborasi dan pembelajaran mengenai pengelolaan karbon biru dan pendanaan biru.

Keterlibatan aktif Kementerian PPN/Bappenas dalam ACTF-BE, serta penunjukan Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan sebagai Shepherd ACTF-BE untuk periode 2026–2027, menjadi dasar bagi UNDP menggandeng Bappenas sebagai co-host lokakarya tersebut. Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Eka Chandra Buana saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa lokakarya ini dipandang sebagai ruang untuk memperdalam pemahaman negara-negara ASEAN mengenai konsep Blue Carbon dan Blue Finance Profiling serta memperkuat kolaborasi kawasan agar pengembangan Ekonomi Biru dapat berjalan lebih efektif.

Deputi Bidang Pangan, SDA, dan Lingkungan Hidup, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, selaku Lead Representative Indonesia pada ACTF-BE, memaparkan pengalaman Indonesia dalam memajukan inisiatif ekonomi biru. Ia menyatakan bahwa kerangka Ekonomi Biru ASEAN memberikan panduan penting bagi negara-negara kawasan untuk menjadikan laut sebagai penggerak pertumbuhan. Ia menilai forum ini menjadi peluang bagi negara-negara ASEAN untuk saling berbagi praktik, memperluas jejaring kerja sama, dan mengeksplorasi peluang pendanaan, investasi, transfer teknologi, peningkatan kapasitas, hingga konservasi laut. Menurutnya, kondisi ekosistem karbon biru yang terjaga serta penguatan skema pembiayaan biru merupakan fondasi utama dalam pembangunan ekonomi biru berkelanjutan bagi generasi kini dan mendatang.

Lokakarya yang diikuti para pakar, akademisi, lembaga terkait, dan perwakilan negara anggota ASEAN tersebut menjadi wadah untuk mempresentasikan rancangan profil, bertukar pengetahuan, serta menghimpun masukan mengenai tata kelola ekosistem karbon biru dan penerapan mekanisme pembiayaan biru di tingkat nasional. Sejak dimulainya proyek pada 20 Mei 2025, sebanyak 22 pakar dari seluruh negara ASEAN telah menghasilkan kemajuan signifikan dalam penyusunan konsep profil karbon biru dan keuangan biru, yang ditargetkan selesai pada akhir 2025.