(Beritadaerah-Jakarta) Pembahasan mengenai rencana redenominasi rupiah kembali menjadi perhatian publik di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai cukup stabil. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyebut bahwa situasi makro saat ini memberikan peluang yang tepat bagi pemerintah bersama Bank Indonesia untuk mulai merancang langkah teknis redenominasi secara menyeluruh.
Menurutnya, dalam dua puluh tahun terakhir, Indonesia telah berhasil menjaga pondasi ekonomi yang kuat dengan tingkat inflasi rendah, sistem keuangan yang solid, serta kredibilitas kebijakan moneter yang terjaga. Kondisi tersebut, kata Fakhrul, menjadi momen langka yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
Ia menilai bahwa redenominasi tidak hanya berkaitan dengan penghapusan tiga angka nol dalam nilai mata uang, tetapi juga merupakan bagian dari pembenahan sistem pembayaran nasional agar lebih efisien dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital global.
Fakhrul juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali satuan “sen” dalam sistem keuangan, sebagaimana pernah digunakan di masa lalu. Menurutnya, keberadaan satuan kecil tersebut mampu menjaga keakuratan nilai transaksi dan mencegah praktik pembulatan harga yang dapat merugikan konsumen.
“Dengan adanya sistem sen, kestabilan harga mikro dapat lebih terjaga dan potensi inflasi akibat pembulatan nominal bisa dihindari,” ujarnya mencontohkan.
Ia menambahkan, keberhasilan redenominasi hanya dapat dicapai apabila dilaksanakan dalam situasi ekonomi yang stabil. Pengalaman dari beberapa negara, seperti Ghana pada tahun 2007 dan Turki pada 2005, menunjukkan bahwa kebijakan ini berjalan efektif ketika dilakukan di tengah stabilitas makro yang kuat. Sebaliknya, kasus Zimbabwe pada 2008 menjadi pelajaran bahwa redenominasi di tengah inflasi tinggi justru menimbulkan dampak negatif dan menurunkan kepercayaan publik.
Lebih lanjut, Fakhrul melihat bahwa redenominasi dapat menjadi jembatan menuju penerapan Rupiah Digital (Central Bank Digital Currency/CBDC) yang sedang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Dengan nominal yang lebih sederhana, ia menilai mata uang digital tersebut akan lebih mudah diterapkan dalam transaksi kecil maupun lintas platform.
Mengutip hasil penelitian Bank for International Settlements, Fakhrul menyebut penyederhanaan nominal mata uang dapat meningkatkan efisiensi, interoperabilitas, serta kemudahan dalam desain sistem pembayaran ritel.
Ia menilai kondisi Indonesia saat ini, dengan inflasi di bawah 3 persen dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga, menjadi waktu yang ideal untuk melaksanakan redenominasi secara antisipatif, bukan sebagai respons terhadap krisis.
Namun, Fakhrul mengingatkan pentingnya masa transisi yang cukup dan strategi komunikasi publik yang efektif agar masyarakat dapat memahami perubahan nilai mata uang tanpa kebingungan.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa redenominasi bukan sekadar perubahan simbolik, melainkan bagian dari modernisasi sistem moneter nasional yang harus direncanakan secara matang, dilaksanakan bertahap, dan disosialisasikan luas agar benar-benar memberi manfaat bagi efisiensi ekonomi Indonesia.