(Beritadaerah-Jakarta) Upaya pemerataan akses digital di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) kembali ditekankan oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. Dalam sambungan video konferensi pada Kamis (12/6/2025), ia menggarisbawahi pentingnya ketersediaan infrastruktur jaringan yang memadai sebagai fondasi utama digitalisasi nasional.
Melalui program BTS Universal Service Obligation (USO), Kementerian Komunikasi dan Digital berupaya memperluas cakupan konektivitas hingga ke pelosok, termasuk sejumlah titik di Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Salah satu bentuk implementasi nyata terlihat saat Meutya berdialog secara daring dengan siswa dan guru di SD Inpres 9 Halmahera Barat, yang telah terhubung melalui jaringan internet dari program BAKTI AKSI.
Menteri Meutya menyampaikan bahwa konektivitas digital menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan layanan publik berbasis teknologi, sebagaimana menjadi bagian penting dalam visi Presiden Prabowo Subianto. Ia menambahkan bahwa pembangunan jaringan harus disertai upaya berkelanjutan, tidak hanya dalam penyediaan infrastruktur tetapi juga dalam menjaga kualitas koneksi dan kecepatan akses.
Selain pembangunan fisik jaringan, Meutya juga menyoroti pentingnya edukasi masyarakat tentang pemanfaatan internet secara bijak. Menurutnya, penyediaan akses digital harus dibarengi dengan peningkatan literasi digital, agar masyarakat dapat menggunakan teknologi secara produktif dan menghindari konten negatif.
Dalam pertemuan virtual tersebut, pihak sekolah mengungkapkan manfaat nyata dari hadirnya layanan internet di lingkungan mereka. Kepala Sekolah SD Inpres 9 Halmahera Barat menyampaikan bahwa konektivitas yang tersedia telah mendukung kegiatan belajar-mengajar, termasuk pelaksanaan asesmen dan partisipasi guru dalam pelatihan daring.
Program BTS USO sendiri dirancang untuk menjangkau wilayah yang belum tersentuh layanan komersial, dan menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mempercepat transformasi digital nasional, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mendorong inklusi ekonomi berbasis teknologi di seluruh penjuru negeri.
Melalui sinergi antara infrastruktur dan literasi digital, pemerintah berharap setiap warga, termasuk di wilayah 3T, dapat menikmati manfaat langsung dari perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.