(Beritadaerah-Jakarta) Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah mendorong perluasan layanan internet berkecepatan tinggi hingga 100 Mbps ke sejumlah fasilitas publik yang selama ini belum terjangkau jaringan tetap maupun sinyal seluler.
Langkah tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dengan para pimpinan operator telekomunikasi, seperti Telkom, Telkomsel, Indosat, dan XL Smart, yang berlangsung di Kantor Kemkomdigi, Kamis (12/6/2025). Audiensi ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mempercepat pemerataan konektivitas digital sebagai prasyarat utama pembangunan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri Meutya menjelaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya transformasi digital dalam mendongkrak produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada regulasi teknis, tetapi juga mendorong pelibatan industri dalam mewujudkan pemerataan akses digital.
Sebagai bentuk implementasi, Kemkomdigi akan memanfaatkan spektrum tambahan dan menerapkan model jaringan terbuka (*open access*), di mana infrastruktur telekomunikasi yang dibangun oleh satu pihak wajib dapat dimanfaatkan bersama oleh operator lain. Skema ini diharapkan dapat menekan biaya layanan dan memperluas jangkauan akses, khususnya untuk sekolah, puskesmas, kantor desa, dan rumah tangga di wilayah terluar dan blank spot.
Berdasarkan pemetaan oleh Ditjen Infrastruktur Digital Kemkomdigi, sekitar 86 persen sekolah — atau sekitar 190.000 unit — belum terhubung dengan layanan internet tetap. Hal serupa terjadi pada 75 persen Puskesmas yang belum memiliki koneksi memadai, sementara 32.000 kantor desa masih berada di area tanpa sinyal. Sementara itu, penetrasi layanan broadband tetap baru mencapai 21,31 persen dari total rumah tangga di Indonesia.
Kemkomdigi juga menyatakan bahwa rancangan peraturan menteri sebagai dasar pelaksanaan program ini telah melalui proses konsultasi bersama pelaku industri selama lebih dari sebulan. Proses seleksi penyelenggara jaringan akan dimulai tahun ini dengan mekanisme yang transparan, serta menekankan kesiapan teknologi dan komitmen dalam menyediakan layanan dengan harga yang terjangkau.
Pemerintah berharap langkah ini akan menjadi titik balik dalam pemerataan infrastruktur digital nasional, sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah yang selama ini tertinggal dalam konektivitas.