(Beritadaerah – Bandung) Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin bertemu utusan dari Japan International Cooperation Agency (JICA) di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/11). Dalam pertemuan ini dibahas mengakselerasi berbagai proyek strategis di Jabar. Proyek yang dibahas di antaranya TPPAS Regional Legoknangka, Pelabuhan Patimban, proyek pembangunan jalan Tol akses Patimban, hingga kawasan Rebana.
Untuk progres TTPAS Regional Legoknangka, saat ini tengah pada proses pembentukan Badan Unit Pelaksana atau BUP. Sejalan itu masih terus didorong persetujuan akhir terkait dukungan kelayakan atau Viability Gap Fund (VGF). Setelah BUP terbentuk, baru akan melangkah ke progres selanjutnya yakni persetujuan dengan PLN terkait studi kelayakan dan studi interkoneksi.
“(JICA) Sama dengan kita, ingin segera berjalan dan ada beberapa issue yang memang tengah dibahas kami minta JICA untuk membantu mempercepat penyelesaiannya agar bisa groundbreaking tahun depan,” kata Bey Machmudin yang dikutip laman Jabarprov, Jumat (10/11).
Pelabuhan Patimban, diproyeksikan sebagai pelabuhan internasional dengan potensi daya saing ekonomi daerah berbasis ekspor impor dan distribusi logistik. Dengan pelabuhan ini diharapkan akan menyumbang 50 persen pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Untuk mendukung itu, maka jalan tolakses Patimban pun perlu percepatan. Proyek ini pun dilakukan melalui skema KPBU. Dengan porsi dukungan pemerintah dengan pinjaman JICA (22,94 kilometer), dan Porsi BUJT (14,11 kilometer).
Porsi dukungan pemerintah sudah tercantum dalam Green Book 2022 dan Daftar Kegiatan dengan target penyelesaiannya Oktober 2025. Dijelaskan oleh Bey, bahwa Tol Patimban, mereka berharap tahun depan sudah mulai beroperasi, dari kilometer 89 dari Cipali ke Patimban. Adapun jarak tempuh jalan tol akses Patimban sepanjang kurang lebih 37,05 kilometer direncanakan dapat ditempuh dalam sekitar 23 menit.
Jalan tol akses Patimban juga menjadi salah satu proyek strategis nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Rencana jalan tol akses Patimban melintasi 10 kecamatan dan 20 desa, yang terbagi menjadi Porsi BUJT meliputi empat kecamatan dan enam desa. Kemudian porsi pemerintah meliputi tujuh kecamatan dan 14 desa.
Sementara itu, progres lahan per 2 November 2023, untuk porsi BUJT sudah mencapai 22,2 persen, dan porsi pemerintah mencapai 47,7 persen. Kemudian tata guna lahan yang terkena trase jalan tol akses Patimban yaitu persawahan, permukiman, dan perkebunan. Untuk pengembangan Kawasan Rebana secara keseluruhan, terdapat proyeksi kebutuhan utama yang harus dipenuhi.
Tak cukup itu, diperlukan perbaikan dan optimalisasi infrastruktur irigasi pada pemetaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) juga sarana dan prasarana permukiman perkotaan seperti sistem penyediaan air minum (SPAM), tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (TPPAS), dan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD).
Selanjutnya pembangunan jalan tol dan jalan kolektor primer vertikal, pengembangan kawasan transit oriented development (TOD), pembangunan jalur kereta api ke pelabuhan dan bandara, hingga optimalisasi pelabuhan cirebon dan pelabuhan perikanan di pantura. Tak kalah penting juga terkait energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Tidak ketinggalan infrastruktur perlindungan pesisir dan pantai. Selain itu juga ada bantuan dalam peningkatkan dan pelatihan SDM di Rebana.