(Beritadaerah-Kolom) Ambisi pemerintah menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru memasuki babak yang berbeda. Setelah beberapa tahun fokus pada pembangunan kawasan inti pemerintahan, infrastruktur dasar, serta fasilitas pendukung negara, arah pengembangan IKN kini mulai bergerak menuju tahap yang lebih luas, yakni membangun keterhubungan ekonomi regional yang mampu menopang pertumbuhan jangka panjang.
Perubahan fokus tersebut ditandai dengan diperkenalkannya konsep Greater Nusantara oleh Otorita IKN. Konsep ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa Nusantara tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia, tetapi juga berkembang menjadi pusat ekonomi yang terintegrasi dengan wilayah-wilayah di sekitarnya.
Konsep Greater Nusantara diperkenalkan dalam diskusi tata ruang regional yang diselenggarakan Otorita IKN pada 5 Juni 2026. Gagasan tersebut lahir dari kebutuhan untuk melihat pembangunan IKN dalam konteks yang lebih luas daripada sekadar pembangunan sebuah kota baru. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan sebuah ibu kota modern tidak hanya ditentukan oleh kualitas infrastruktur dan bangunan yang berdiri di dalamnya, melainkan juga oleh kemampuan kota tersebut membangun hubungan yang kuat dengan daerah-daerah di sekitarnya.
Secara konsep, Greater Nusantara merupakan pengembangan dari amanat awal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Pada rancangan awal, kawasan pengembangan hanya berfokus pada skema tiga kota yang mencakup IKN, Balikpapan, dan Samarinda. Namun dalam perkembangannya, Otorita IKN melihat bahwa hubungan ekonomi, sosial, dan logistik yang terbentuk jauh lebih luas daripada batas tersebut.
Karena itu, cakupan wilayah diperluas dengan memasukkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara ke dalam kerangka pengembangan kawasan. Kedua daerah ini dianggap memiliki hubungan yang sangat erat dengan pembangunan IKN. Penajam Paser Utara menjadi lokasi utama pembangunan ibu kota, sementara Kutai Kartanegara memiliki peran strategis sebagai kawasan penyangga yang menyediakan berbagai kebutuhan pembangunan dan aktivitas ekonomi.
Hubungan tersebut terlihat dari berbagai fungsi yang dijalankan kedua wilayah, mulai dari penyediaan tenaga kerja, kawasan permukiman, pusat pelayanan perkotaan, jaringan logistik, kawasan industri, hingga rantai pasok ekonomi yang mendukung aktivitas pembangunan dan operasional ibu kota baru.
Melalui konsep Greater Nusantara, pemerintah berupaya menghubungkan masa depan ekonomi IKN dengan wilayah-wilayah penyangga di Kalimantan Timur. Pendekatan ini dinilai penting untuk menghindari risiko yang pernah dialami sejumlah ibu kota baru di berbagai negara, yaitu berkembangnya kota pemerintahan yang megah tetapi gagal menjadi pusat aktivitas ekonomi yang hidup.
Sejarah pembangunan ibu kota baru di sejumlah negara menunjukkan bahwa pembangunan fisik yang masif tidak selalu menjamin terciptanya aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa kota baru berhasil menjadi pusat pertumbuhan ekonomi karena terintegrasi dengan kawasan sekitarnya, sementara yang lain menghadapi kesulitan menarik investasi, populasi, dan aktivitas bisnis dalam jangka panjang.
Karena itu, Otorita IKN menilai bahwa tantangan terbesar bukan lagi sekadar membangun jalan, gedung, atau infrastruktur dasar, melainkan menciptakan hubungan yang kuat antara Nusantara dengan daerah-daerah di sekitarnya.
Direktur Perencanaan Makro Otorita IKN, Pungki Widi Aryanto, menekankan bahwa keberlanjutan pembangunan IKN sangat bergantung pada tingkat konektivitas kawasan. Menurutnya, Nusantara tidak mungkin berkembang secara mandiri tanpa dukungan wilayah sekitar.
Pandangan tersebut mencerminkan perubahan paradigma pembangunan kota modern. Kota-kota besar dunia umumnya tidak tumbuh sebagai entitas yang berdiri sendiri. Mereka berkembang sebagai bagian dari kawasan metropolitan yang saling terhubung melalui jaringan transportasi, perdagangan, investasi, dan aktivitas sosial ekonomi.
Dengan pendekatan Greater Nusantara, pembangunan diharapkan tidak hanya menghasilkan manfaat bagi kawasan inti IKN, tetapi juga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang menyebar ke berbagai wilayah penyangga. Artinya, keberhasilan pembangunan ibu kota baru tidak diukur hanya dari perkembangan Nusantara itu sendiri, tetapi juga dari kemajuan daerah-daerah yang berada di sekitarnya.
Pada tahap awal pembangunan IKN, sejumlah indikasi mengenai munculnya dampak ekonomi tersebut mulai terlihat. Kehadiran proyek-proyek infrastruktur, masuknya investasi, serta meningkatnya aktivitas ekonomi telah menciptakan peluang usaha baru dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
Data internal yang dipaparkan Otorita IKN menunjukkan bahwa dampak rambatan ekonomi atau spillover effect mulai dirasakan oleh daerah-daerah sekitar. Salah satu contoh yang sering dikemukakan adalah Kabupaten Penajam Paser Utara yang mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 19,9 persen selama periode pembangunan berlangsung.
Di saat yang sama, angka kemiskinan di daerah tersebut juga dilaporkan mengalami penurunan sebesar 0,45 persen dibandingkan periode sebelum pembangunan IKN dimulai. Meskipun berbagai faktor turut memengaruhi kondisi ekonomi daerah, data tersebut menunjukkan adanya aktivitas ekonomi baru yang berkembang seiring berlangsungnya pembangunan ibu kota.
Fenomena spillover effect menjadi salah satu alasan utama mengapa konsep Greater Nusantara dianggap penting. Ketika pembangunan IKN meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja, jasa konstruksi, logistik, perdagangan, transportasi, perumahan, dan berbagai sektor lainnya, manfaat ekonomi tidak berhenti di kawasan inti, melainkan menyebar ke daerah-daerah yang memiliki hubungan ekonomi dengan Nusantara.
Kajian yang dipresentasikan dalam diskusi tata ruang regional menunjukkan bahwa masing-masing wilayah memiliki fungsi yang berbeda dalam mendukung pembangunan kawasan.
Balikpapan, misalnya, diposisikan sebagai gerbang investasi utama menuju IKN. Kota ini memiliki keunggulan berupa infrastruktur yang relatif matang, termasuk pelabuhan, bandara internasional, jaringan perdagangan, serta ekosistem bisnis yang telah berkembang selama puluhan tahun. Posisi tersebut membuat Balikpapan menjadi pintu masuk penting bagi investasi yang mengalir ke Nusantara.
Sementara itu, Samarinda dan Kutai Kartanegara diperkirakan akan memperoleh manfaat dari peningkatan aktivitas ekonomi yang dihasilkan pembangunan IKN. Pertumbuhan sektor jasa, perdagangan, pendidikan, perumahan, dan industri pendukung dipandang sebagai peluang yang dapat memperkuat perekonomian kedua wilayah tersebut.
Pendekatan ini pada dasarnya berupaya membangun sebuah kawasan metropolitan baru di Kalimantan Timur. Dalam konsep tersebut, Nusantara berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan salah satu pusat ekonomi, sementara wilayah-wilayah di sekitarnya memainkan peran yang saling melengkapi sesuai dengan keunggulan masing-masing.
Sejumlah akademisi yang mengikuti diskusi tersebut menyampaikan pandangan optimistis mengenai prospek pengembangan Greater Nusantara. Mereka menilai bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan pembangunan IKN berpotensi menjadi lebih besar apabila integrasi kawasan dapat berjalan dengan baik.
Profesor Norihisa dari Toyo University menyatakan bahwa pembangunan IKN berpeluang memberikan dampak yang lebih luas terhadap wilayah sekitarnya. Namun menurutnya, hal itu hanya dapat tercapai apabila setiap daerah memiliki fungsi yang jelas dan saling terintegrasi.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pembagian peran dalam sebuah kawasan metropolitan. Setiap wilayah tidak harus mengembangkan sektor yang sama. Sebaliknya, keberhasilan kawasan justru bergantung pada kemampuan masing-masing daerah untuk mengembangkan keunggulan yang berbeda dan saling mendukung.
Pandangan serupa disampaikan Profesor Fumihiko Seta dari The University of Tokyo. Ia menyoroti pentingnya pengelolaan kawasan metropolitan yang terukur dan terkoordinasi. Menurutnya, kemampuan IKN menarik densitas populasi yang memadai akan menjadi faktor penting dalam menggerakkan roda ekonomi jangka panjang.
Densitas populasi merupakan salah satu fondasi utama pertumbuhan ekonomi perkotaan. Semakin banyak penduduk yang tinggal, bekerja, dan beraktivitas dalam suatu kawasan, semakin besar pula peluang terciptanya pasar, inovasi, investasi, serta kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam konteks ini, keberhasilan IKN tidak hanya bergantung pada pemindahan aparatur sipil negara atau pembangunan gedung pemerintahan. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan kawasan tersebut menarik pelaku usaha, investor, pekerja profesional, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum untuk menjadikan Nusantara sebagai tempat tinggal dan pusat aktivitas ekonomi.
Konsep Greater Nusantara dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dengan memperluas cakupan pembangunan ke wilayah-wilayah sekitar, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih besar dan lebih dinamis dibandingkan apabila pembangunan hanya terfokus pada kawasan inti IKN.
Namun demikian, tantangan yang dihadapi tetap besar. Pengalaman berbagai kawasan metropolitan di Indonesia menunjukkan bahwa koordinasi lintas wilayah sering kali menjadi pekerjaan yang jauh lebih sulit dibandingkan pembangunan fisik.
Perbedaan kepentingan, prioritas pembangunan, regulasi, hingga kebutuhan anggaran dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan integrasi kawasan. Karena itu, keberhasilan Greater Nusantara akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Otorita IKN membangun mekanisme kerja sama yang efektif.
Tantangan terbesar pembangunan IKN mungkin bukan sekadar membangun sebuah kota baru, melainkan membangun kolaborasi antardaerah yang mampu menciptakan pertumbuhan bersama. Jalan raya, gedung pemerintahan, dan infrastruktur dapat dibangun dalam hitungan tahun. Namun membentuk kawasan metropolitan yang terintegrasi memerlukan koordinasi, komitmen, dan visi jangka panjang yang jauh lebih kompleks.
Jika kolaborasi tersebut berhasil diwujudkan, Greater Nusantara berpotensi menjadi model baru pembangunan regional di Indonesia. Sebuah kawasan yang tidak hanya menjadi pusat pemerintahan negara, tetapi juga motor penggerak ekonomi yang mampu menciptakan pertumbuhan yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan bagi Kalimantan Timur dan Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, masa depan Nusantara tidak hanya ditentukan oleh apa yang dibangun di dalam ibu kota, tetapi juga oleh seberapa kuat hubungan ekonomi yang berhasil dibangun dengan seluruh kawasan di sekitarnya.