(Beritadaerah-Jakarta) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dirancang pemerintah sebagai instrumen fiskal yang bersifat ekspansif guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa arah kebijakan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program prioritas yang kini mulai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai daerah.
Dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Januari 2026, Thomas memaparkan perkembangan implementasi program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program yang telah menunjukkan capaian signifikan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang hingga 7 Januari 2026 telah menjangkau lebih dari 56,13 juta penerima manfaat di seluruh 38 provinsi.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan program MBG didukung oleh pengoperasian 19.343 dapur layanan atau Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang menyerap sekitar 789 ribu tenaga kerja. Hingga akhir Desember 2025, realisasi anggaran program tersebut tercatat sebesar Rp51,5 triliun, dengan nilai manfaat langsung yang dirasakan masyarakat mencapai Rp43,3 triliun.
Di bidang kesehatan, pemerintah mencatat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah melayani sekitar 70,8 juta penduduk dengan penyerapan anggaran sebesar Rp2,1 triliun. Selain itu, penguatan infrastruktur kesehatan dilakukan melalui revitalisasi rumah sakit dari kelas D menjadi kelas C, dengan realisasi anggaran Rp3,2 triliun untuk 32 rumah sakit di berbagai wilayah Indonesia.
Penguatan sektor pendidikan juga menjadi perhatian utama. Program Sekolah Rakyat, misalnya, telah terealisasi sebesar Rp6,6 triliun atau sekitar 85 persen dari pagu anggaran hingga akhir Desember 2025. Program ini ditujukan bagi siswa dari kelompok masyarakat kurang mampu, khususnya desil 1 dan 2, dengan melibatkan ribuan tenaga pendidik dan mengoperasikan ratusan sekolah rakyat dari jenjang SD hingga SMA.
Sebagai langkah keberlanjutan, pemerintah juga menyiapkan pondasi pendanaan bagi Sekolah Unggul Garuda (SUG) melalui pembentukan Dana Abadi sebesar Rp1,7 triliun. Sementara itu, program revitalisasi sekolah dan madrasah secara nasional didukung anggaran Rp18,9 triliun yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, serta Kementerian Pekerjaan Umum.
Untuk menjaga ketahanan pangan nasional, anggaran sebesar Rp143,9 triliun dialokasikan dan diserap untuk berbagai kegiatan strategis. Penyaluran tersebut mencakup penyediaan pupuk bersubsidi, pembangunan bendungan, perluasan dan optimalisasi lahan pertanian, pengembangan jaringan irigasi, bantuan pangan bagi jutaan keluarga penerima manfaat, serta pembelian beras, gabah, dan jagung dari petani dalam negeri.
Di sisi penguatan ekonomi kerakyatan, pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp34 triliun untuk pembangunan desa dan pengembangan koperasi serta UMKM. Dukungan tersebut termasuk subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi sekitar 4,6 juta debitur, dengan total plafon pembiayaan mencapai Rp270,1 triliun, sebagai upaya memperluas akses pembiayaan dan mendorong aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput.