(Beritadaerah-Jakarta) Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan perluasan area pertanian sebagai bagian dari strategi besar untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara pada Senin (20/10/2025), Presiden Prabowo Subianto menggarisbawahi urgensi cetak sawah baru sebagai respons terhadap berkurangnya lahan produktif akibat alih fungsi.
Presiden mengungkapkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, tren konversi lahan pertanian ke sektor industri dan permukiman terus meningkat. Akibatnya, setiap tahun diperkirakan sekitar 100 ribu hektare sawah hilang dari peta pertanian nasional. Ia menyebut bahwa upaya pencetakan sawah baru yang telah dimulai mencakup sekitar 225 ribu hektare dan akan terus diperluas menjadi 480 ribu hektare hingga akhir tahun 2026.
Menurutnya, langkah ini bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan bagian dari upaya jangka panjang untuk memastikan ketersediaan pangan dalam negeri. Presiden menyampaikan bahwa tanpa lahan yang cukup, kemandirian pangan akan sulit dicapai, sehingga negara harus bertindak cepat untuk mengantisipasi potensi krisis di masa depan.
Target perluasan hingga hampir setengah juta hektare tersebut dipandang sebagai salah satu kebijakan kunci untuk menjaga stabilitas pasokan pangan, terutama dalam konteks meningkatnya tekanan terhadap sektor pertanian nasional.
Selain membuka lahan baru, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada. Dalam forum yang sama, Presiden turut menyinggung pentingnya pemanfaatan teknologi, terutama pompanisasi, sebagai solusi untuk memaksimalkan hasil panen dari lahan pertanian eksisting. Langkah ini diharapkan dapat memberikan lonjakan produksi yang signifikan sekaligus memperkuat ketahanan pangan secara menyeluruh.
Presiden menegaskan bahwa keberhasilan program ini akan sangat menentukan kemampuan negara dalam menghadapi tantangan global terkait pangan, dan berharap seluruh elemen pemerintah dapat mendukung realisasi target tersebut secara terintegrasi.