(Beritadaerah-Jakarta) Upaya mempercepat transformasi sistem transportasi nasional menuju energi bersih terus dilakukan pemerintah. Salah satunya melalui perluasan jaringan rel kereta api berbasis listrik, yang dinilai sebagai langkah strategis dalam mendorong moda transportasi publik yang lebih efisien, rendah emisi, dan berkelanjutan.
Komitmen ini kembali ditegaskan saat dilangsungkannya penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT PLN (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada awal pekan ini di Jakarta. Kegiatan tersebut turut disaksikan oleh Menteri Perhubungan, yang menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor ini merupakan bagian dari peta jalan nasional menuju sistem transportasi masa depan berbasis energi bersih.
Ditekankan pula bahwa elektrifikasi jalur kereta bukan hanya soal efisiensi operasional, melainkan juga menjadi strategi jangka panjang dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meminimalisasi polusi udara. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan disebut telah menetapkan prioritas pada tiga jalur utama yang akan segera mengalami elektrifikasi, yakni Padalarang–Cicalengka, Cikarang–Cikampek, serta peningkatan sinyal KRL di lintas Rangkasbitung.
Kerja sama antara dua BUMN tersebut dipandang sebagai fondasi penting dalam memperkuat integrasi antara sektor energi dan transportasi. Pemerintah juga berharap, selain meningkatkan konektivitas wilayah, program ini mampu mendorong pertumbuhan industri kereta api dalam negeri, sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.
Dari sisi implementasi, Kementerian Perhubungan menggarisbawahi perlunya tindak lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama teknis, termasuk penyusunan rencana aksi, jadwal pelaksanaan, dan pemetaan jalur secara rinci. Hal ini dianggap krusial agar manfaat dari elektrifikasi dapat segera dinikmati masyarakat.
Langkah elektrifikasi ini dinilai sejalan dengan arah kebijakan nasional yang saat ini menekankan pengembangan transportasi rendah karbon. Dalam konteks global, program ini juga menjadi bagian dari kontribusi Indonesia terhadap target Net Zero Emission pada tahun 2060.
Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, termasuk Gubernur Banten, Direktur Jenderal Perkeretaapian, serta jajaran direksi dari kedua perusahaan pelat merah. Kehadiran mereka mencerminkan dukungan lintas sektor terhadap pembangunan sistem transportasi publik yang lebih modern, andal, dan ramah lingkungan.