(Beritadaerah – Nasional) Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk memprioritaskan program swasembada pangan nasional dan tidak mengesampingkannya demi memenuhi janji politik di tingkat lokal.
Arahan tersebut disampaikan Bima Arya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan nasional di Jakarta, Sabtu (16/5/2026). Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus memiliki visi yang selaras agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi dan dinamika geopolitik global.
Ia menegaskan bahwa stabilitas harga pangan tidak dapat dicapai tanpa dukungan aktif pemerintah daerah. Karena itu, seluruh kepala daerah diminta memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT), untuk mendukung program swasembada pangan, memperkuat distribusi, serta melakukan intervensi pasar jika terjadi lonjakan harga komoditas.
“Kita mendorong agar kepala daerah juga memaksimalkan dan memanfaatkan APBD-nya untuk program-program swasembada pangan. Karena di situ nanti akan terlihat data-datanya,” ujar Bima Arya.
Selain penguatan anggaran, Wamendagri juga menekankan pentingnya kehadiran langsung kepala daerah di lapangan. Para pemimpin daerah diminta aktif memantau distribusi bahan pangan, mengawasi rantai produksi, hingga mengecek perkembangan harga kebutuhan pokok secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendeteksi lebih awal potensi gangguan pasokan maupun kenaikan harga yang dapat memicu inflasi.
Menurut Bima Arya, keberhasilan menjaga ketahanan pangan sangat bergantung pada sensitivitas dan respons cepat pemerintah daerah terhadap kondisi masyarakat. Dengan turun langsung ke lapangan, kepala daerah dinilai dapat memperoleh data riil sekaligus memastikan program pangan berjalan efektif.
Sebagai bagian dari pengawasan nasional, pemerintah pusat terus menjalankan rapat koordinasi pengendalian inflasi yang rutin digelar sejak 24 Oktober 2022. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah memantau perkembangan harga pangan di berbagai daerah sekaligus mengevaluasi langkah intervensi yang dilakukan pemerintah daerah.
Dalam sistem pengawasan tersebut, pemerintah juga menerapkan mekanisme insentif fiskal berbasis penghargaan dan evaluasi untuk mendorong daerah lebih aktif menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Daerah yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi dan menjaga ketahanan pangan berpeluang memperoleh insentif dari pemerintah pusat.
Pada kesempatan itu, Bima Arya turut menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas berbagai inisiatif pengendalian inflasi yang dinilai berhasil memperkuat integrasi sistem pangan nasional dari hulu hingga hilir.