(Beritadaerah – Nasional) Menyambut program kerja 100 hari para kepala daerah dan wakilnya usai menjalani masa retret di Magelang, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggelar workshop penguatan peran sekretaris daerah (sekda). Acara workshop ini berlangsung di Yogyakarta pada Rabu (26/2/2025).
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam sambutan yang disampaikan secara virtual, memberikan motivasi kepada para sekda untuk mendukung kepemimpinan kepala daerah terpilih yang baru saja dilantik.
“Saya ingin memberikan beberapa perspektif tentang peran sekda dalam mengawal, tidak hanya 100 hari pertama, tetapi juga seluruh masa pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dan wakilnya,” ujarnya.
Bima Arya menegaskan, sekda adalah birokrat paling senior, sekaligus penjaga gawang di internal dan playmaker di eksternal. “Konsolidasi internal adalah tanggung jawab sekda. Sementara itu, sebagai playmaker eksternal, sekda harus mampu berkomunikasi dengan Forkopimda dan berbagai pihak lainnya. Sekda jugalah yang memastikan seluruh dokumen perencanaan pembangunan selaras dengan visi-misi kepala daerah dan Asta Cita,” paparnya.
Diharapkan para sekda bisa menjadi perekat berbagai elemen di pemerintahan daerah. Soliditas kepala daerah dan wakilnya sangat ditentukan oleh kemampuan sekda dalam membangun jembatan komunikasi, tidak hanya antara kepala daerah dan dinas-dinas, tetapi juga antara kepala daerah dan wakilnya.
Pjs Ketua Umum Apkasi, Mochamad Nur Arifin, menyatakan bahwa sekda adalah motor birokrasi di daerah. Birokrasi saat ini telah memasuki era meta governance, di mana pembangunan daerah harus diakselerasi dengan sumber daya beyond government assets dan resources.
Nur Arifin menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, sektor swasta, dan akademisi dalam pembangunan, atau yang sering disebut dengan konsep pentahelix. Nur Arifin mengucapkan terima kasih atas partisipasi para sekda dalam workshop ini.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang, memberikan pengantar tentang ke-Apkasi-an kepada seluruh peserta. Menurutnya, Apkasi adalah mitra strategis yang menjembatani kepentingan pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Bersama Kementerian dan mitra kerja, Apkasi telah menjalankan berbagai program di bidang pendidikan, pengelolaan sampah, penguatan UKM, dan lainnya.
“Kami juga membentuk kelompok kerja (pokja) untuk menyerap aspirasi daerah sebagai forum konsultasi, koordinasi, dan advokasi kebijakan strategis yang dilaksanakan secara berkala. Pokja ini diharapkan menjadi wadah bagi pemerintah kabupaten untuk membahas isu-isu penting dan berbagi pengalaman, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang mendukung pembangunan daerah secara optimal. Salah satu anggota pokja ini adalah para sekda, untuk memperkuat peran advokasi dan kebijakan,” jelas Sarman.