(Beritadaerah-Kolom) Kemiskinan di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan nasional. Meski Indonesia telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir, kesenjangan sosial-ekonomi masih terlihat jelas. Berbagai faktor seperti rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, serta ketimpangan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan, memperburuk situasi ini. Upaya pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan menyeluruh dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat.
Kondisi Kemiskinan di Indonesia
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 mencapai sekitar 9,57%, yang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, angka ini masih mencerminkan puluhan juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar dari mereka berada di wilayah pedesaan, di mana akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan sangat terbatas.
Faktor Penyebab Kemiskinan
Kemiskinan di Indonesia dipicu oleh berbagai faktor, di antaranya:
1. Akses Pendidikan yang Terbatas
Banyak keluarga miskin tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang yang lebih tinggi. Kurangnya pendidikan menghambat kemampuan individu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, yang pada akhirnya memperpetuasi kemiskinan dari generasi ke generasi.
2. Lapangan Kerja Terbatas
Sektor informal mendominasi pasar tenaga kerja Indonesia, yang sering kali menawarkan upah rendah tanpa jaminan sosial atau keamanan kerja. Dengan keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak, banyak rumah tangga tetap berada dalam kemiskinan.
3. Ketimpangan Infrastruktur
Wilayah-wilayah terpencil atau pedesaan di Indonesia masih tertinggal dalam hal infrastruktur, seperti jalan, listrik, dan internet. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan membatasi akses warga terhadap peluang ekonomi dan layanan dasar.
4. Kesenjangan Sosial-Ekonomi
Meskipun ada pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antara golongan kaya dan miskin semakin lebar. Distribusi kekayaan yang tidak merata ini menghalangi masyarakat miskin untuk mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Kemiskinan ekstrem diartikan sebagai kondisi di mana seseorang hidup dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan internasional yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu sekitar $1,9 per hari. Meski upaya pengentasan kemiskinan sudah berjalan selama bertahun-tahun, pencapaian bebas dari kemiskinan ekstrem merupakan tantangan yang membutuhkan pendekatan terintegrasi dan komprehensif. Berikut ini adalah strategi pemerintah Indonesia dalam mencapai target bebas kemiskinan ekstrem pada tahun 2024:
1. Kebijakan dan Regulasi: Penguatan Instruksi Presiden
Salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah adalah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres ini menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga pemerintah pusat, hingga pemerintah daerah untuk bekerja sama dan melaksanakan langkah-langkah strategis dalam percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Kementerian Sosial, Kementerian Desa, serta Kementerian PPN/Bappenas menjadi ujung tombak dalam penyusunan program-program tersebut.
2. Penurunan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin
Upaya penurunan kemiskinan ekstrem juga difokuskan pada pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin. Pemerintah menggulirkan berbagai program bantuan sosial yang terukur dan tepat sasaran, seperti:
– Program Keluarga Harapan (PKH): Bantuan bersyarat bagi keluarga miskin yang memiliki anak, ibu hamil, dan lansia.
– Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT): Bantuan untuk kebutuhan pangan yang diberikan dalam bentuk kartu yang dapat digunakan untuk membeli bahan pokok di agen resmi.
– Subsidi energi dan transportasi:Subsidi listrik, BBM, dan angkutan umum bagi masyarakat miskin untuk meringankan biaya hidup sehari-hari.
Langkah ini dirancang untuk mengurangi dampak dari inflasi dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang dapat memperburuk kondisi masyarakat miskin.
3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat
Selain mengurangi beban pengeluaran, pemerintah juga fokus pada upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Program-program pemberdayaan ekonomi dirancang untuk memberikan akses kepada kesempatan ekonomi yang lebih baik, antara lain:
– Peningkatan keterampilan kerja melalui pelatihan vokasi: Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat agar lebih siap menghadapi dunia kerja yang terus berkembang, terutama di sektor formal.
– Dukungan UMKM: Melalui pinjaman modal usaha berbunga rendah, pemerintah memberikan akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil (UMKM). Peluang ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat bawah secara mandiri.
– Program Padat Karya Tunai:** Dalam program ini, masyarakat miskin dilibatkan langsung dalam proyek pembangunan infrastruktur di daerah, sehingga mereka mendapatkan pendapatan langsung serta kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
4. Pembangunan Infrastruktur Daerah Tertinggal
Pemerintah juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal. Pengembangan akses transportasi, jaringan listrik, air bersih, dan infrastruktur kesehatan serta pendidikan menjadi fokus utama di daerah yang menjadi kantong kemiskinan. Upaya ini diharapkan dapat membuka akses ekonomi dan pelayanan dasar, yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.
5. Perluasan Akses Pendidikan dan Kesehatan
Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai adalah kunci dalam memutus rantai kemiskinan. Pemerintah terus memperluas akses ke layanan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, yang memberikan bantuan biaya sekolah hingga ke jenjang pendidikan tinggi. Selain itu, layanan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan perluasan fasilitas kesehatan di daerah tertinggal terus menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.
6. Pemetaan dan Digitalisasi Data Kemiskinan
Pemerintah juga memperkuat basis data masyarakat miskin melalui program Satu Data Indonesia, yang bertujuan memastikan semua program bantuan dan intervensi sosial tepat sasaran. Melalui pemetaan yang lebih akurat, masyarakat yang benar-benar membutuhkan akan mendapat akses langsung ke program-program yang ditawarkan.
7. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Lembaga Sosial
Pemerintah tidak bekerja sendiri dalam mencapai target ini. Kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga sosial, dan organisasi internasional memainkan peran penting dalam mendukung program-program pengentasan kemiskinan. Contoh nyata adalah keterlibatan BUMN dan perusahaan swasta dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung pelatihan kerja, penyediaan beasiswa, hingga pembangunan infrastruktur di daerah miskin.
Tantangan ke Depan
Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam pengentasan kemiskinan masih besar. Salah satu masalah utamanya adalah efektivitas program yang sering kali terhambat oleh masalah birokrasi, korupsi, dan kurangnya koordinasi antarlembaga. Selain itu, pandemi COVID-19 juga memperburuk kondisi ekonomi banyak rumah tangga, meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran.
Selain itu, ketimpangan pembangunan antarwilayah menjadi masalah yang perlu ditangani dengan serius. Daerah-daerah seperti Papua dan Nusa Tenggara masih memiliki angka kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Jawa dan Sumatra. Pembangunan yang lebih merata dan fokus pada daerah tertinggal perlu diprioritaskan. Namun, dengan komitmen yang kuat dan partisipasi semua elemen masyarakat, pemerintah optimistis target bebas kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dapat tercapai.
Kesimpulan
Pengentasan kemiskinan di Indonesia memerlukan upaya kolektif dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Program-program yang sudah ada harus terus ditingkatkan, dengan fokus pada peningkatan akses pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur yang merata. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, Indonesia dapat secara perlahan tetapi pasti mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
Pemerintah Indonesia memiliki pendekatan yang terstruktur dan terarah untuk mengatasi kemiskinan ekstrem melalui intervensi kebijakan di berbagai sektor. Dengan dukungan regulasi yang kuat, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pembangunan infrastruktur yang merata, target menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 menjadi semakin realistis. Namun, kesuksesan ini juga sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.