(Beritadaerah-Jakarta) Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan atas keberhasilan menggagalkan dugaan pemasukan ilegal beras dan garam. Penindakan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepentingan petani sekaligus mempertahankan ketahanan pangan nasional.
Apresiasi itu disampaikan Amran dalam konferensi pers mengenai penindakan terhadap dugaan impor ilegal beras, garam, dan balpres di Rawamangun, Jakarta, Selasa, 22 September 2026. Ia menyampaikan penghargaan tersebut atas nama sekitar 115 juta petani Indonesia yang dinilai berkepentingan langsung terhadap stabilitas pasar pangan nasional.
Amran menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari rangkaian penindakan yang telah dilakukan Bea dan Cukai terhadap pemasukan beras secara ilegal. Sebelumnya, aparat juga telah melakukan penindakan di Sabang dengan temuan sekitar 200 ton beras serta di Batam yang mencapai sekitar 1.000 ton.
Menurut Amran, persoalan impor ilegal tidak seharusnya hanya dinilai dari besarnya jumlah komoditas yang berhasil ditemukan. Dampak terhadap petani, konsumen, serta keberlangsungan produksi pangan dalam negeri juga perlu menjadi perhatian utama. Ia menilai keberadaan beras ilegal dapat memberikan tekanan terhadap petani yang selama ini terus meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Indonesia saat ini tengah memperkuat swasembada pangan. Amran menyebut keberadaan impor ilegal, meskipun dalam jumlah tertentu, tetap dapat mengganggu mekanisme pasar dan berpotensi menekan harga hasil produksi petani. Karena itu, pemerintah dinilai perlu melihat dampak yang lebih luas dari setiap praktik penyelundupan pangan.
Amran juga menyampaikan bahwa Indonesia sebelumnya termasuk negara yang memiliki volume impor beras cukup besar. Pada 2023 hingga 2024, impor beras Indonesia disebut mencapai sekitar 7 juta ton. Namun, pada 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras. Perubahan tersebut dinilai menunjukkan adanya peningkatan kemampuan produksi pangan dalam negeri.
Atas dasar itu, Amran menilai pencapaian swasembada perlu dibarengi dengan pengawasan yang semakin kuat terhadap lalu lintas komoditas pangan. Menurutnya, Indonesia memiliki pasar yang besar karena jumlah penduduk dan kebutuhan pangan yang tinggi sehingga menjadi pasar yang menarik bagi pihak yang berupaya memasukkan komoditas secara ilegal.
Selain persoalan harga dan persaingan pasar, Amran juga mengingatkan adanya potensi risiko kesehatan hewan dan tanaman akibat masuknya produk pangan yang tidak melalui prosedur resmi. Ia mencontohkan pengalaman pada sektor peternakan pada 2022 hingga 2023 ketika masuknya daging ilegal disebut berkaitan dengan dampak penyakit mulut dan kuku atau PMK.
Risiko tersebut, menurut Amran, dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar apabila komoditas ilegal membawa penyakit dan menyebarkannya kepada hewan ternak di dalam negeri. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap barang yang masuk ke Indonesia dinilai tidak hanya berkaitan dengan aspek perdagangan, tetapi juga perlindungan terhadap sektor pertanian dan peternakan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa masuknya beras secara ilegal dapat menimbulkan kerugian bagi petani maupun konsumen. Beras yang diproduksi di dalam negeri memiliki rangkaian tata kelola mulai dari proses produksi, penyimpanan, pengangkutan hingga distribusi yang menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kualitas dan ketersediaan pangan.
Suahasil juga menjelaskan bahwa beras yang masuk melalui jalur ilegal tidak dapat dipastikan proses penyimpanan, pengiriman, pengemasan, serta kualitasnya. Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan risiko bagi konsumen sekaligus mengganggu tata kelola pangan nasional.
Dalam penindakan tersebut, Bea dan Cukai bekerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum. Sinergi tersebut melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Karantina Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, Perum Bulog, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Bea dan Cukai juga melaporkan penindakan terhadap 15 kontainer yang diduga berkaitan dengan pemasukan beras melalui kawasan berikat di Jawa Barat. Dari pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan sejumlah dugaan pelanggaran, antara lain pemberitahuan jenis dan jumlah barang yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Selain itu, terdapat temuan penggunaan kemasan yang sama untuk komoditas beras dan garam. Aparat juga menemukan dugaan penyamaran barang dengan mencantumkan pemberitahuan berupa jenis barang lain dalam dokumen kepabeanan.
Dugaan pemasukan ilegal beras dan garam tersebut terungkap di Pelabuhan Tanjung Perak dan Kawasan Berikat Bogor. Dari dua lokasi itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menemukan sekitar 397,35 ton beras yang tidak sesuai dengan informasi dalam dokumen kepabeanan.
Nilai barang yang ditemukan dalam rangkaian penindakan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp7,853 miliar. Temuan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan terhadap arus barang impor, khususnya komoditas pangan yang berkaitan langsung dengan kepentingan petani dan konsumen.
Amran menilai pengawasan dan penindakan terhadap pangan ilegal harus terus diperkuat agar capaian produksi nasional dan swasembada pangan tidak terganggu. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada jajaran Bea dan Cukai serta seluruh pihak yang terlibat dalam mengungkap dan mencegah masuknya komoditas pangan melalui jalur yang tidak sesuai ketentuan.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan pasar pangan, memberikan perlindungan kepada petani, serta memastikan masyarakat memperoleh produk pangan yang memenuhi ketentuan mengenai keamanan, kualitas, dan tata niaga.