(Beritadaerah-Nasional) Pemerintah Indonesia terus mempercepat transformasi digital nasional sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian, meningkatkan efisiensi belanja negara, serta memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Upaya tersebut menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian ekonomi global, terutama akibat perubahan harga minyak dunia dan tekanan likuiditas modal internasional.
Komitmen tersebut didukung oleh kinerja ekonomi nasional yang menunjukkan pertumbuhan positif. Pada triwulan III-2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,47 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy), sekaligus menempatkan Indonesia pada posisi kedua tertinggi di antara negara-negara G20. Sementara itu, nilai transaksi ekonomi digital nasional diperkirakan mendekati USD100 miliar, mencerminkan besarnya potensi pengembangan ekonomi berbasis teknologi.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dalam keynote speech secara daring pada Seminar Nasional Perbanas Institute (SNAP) 2026, Selasa (10/11/2026). Seminar tersebut mengangkat tema Masa Depan Industri Keuangan Indonesia di Era Kecerdasan Artifisial: Inovasi, Kepercayaan Digital, dan Keberlanjutan.
Dalam kesempatan itu, Dradjad menjelaskan bahwa digitalisasi telah menjadi bagian penting dari struktur perekonomian nasional. Pemanfaatan teknologi digital semakin terintegrasi dalam berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari kegiatan produksi dan konsumsi hingga layanan intermediasi keuangan. Karena itu, pemerintah memandang perlu adanya penguatan konektivitas transaksi digital agar manfaat perkembangan teknologi dapat dirasakan secara lebih luas.
Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang mencapai dua digit juga memperkuat posisi negara ini sebagai salah satu kekuatan utama ekonomi digital di Asia Tenggara. Pada 2025, nilai ekonomi digital Indonesia tercatat hampir menyentuh USD100 miliar. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh perkembangan perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, serta semakin luasnya pemanfaatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI).
Selain itu, Indonesia berhasil menempati posisi teratas di Asia Tenggara dalam volume dan pertumbuhan transaksi video commerce. Perkembangan ini menunjukkan perubahan pola konsumsi masyarakat sekaligus membuka peluang baru bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar melalui platform digital.
Pemerintah menilai transformasi digital kini telah menjadi kebutuhan mendesak yang harus dilaksanakan secara terintegrasi lintas sektor. Meskipun fondasi digital nasional semakin kuat, peningkatan penggunaan data dan penerapan AI juga menghadirkan berbagai risiko baru. Oleh sebab itu, diperlukan kombinasi kebijakan yang menyeluruh agar perkembangan teknologi dapat berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat, keamanan transaksi, dan keberlanjutan ekonomi.
Kemajuan fondasi digital nasional terlihat dari semakin luasnya penggunaan teknologi dalam aktivitas masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan. Hingga Juni 2026, sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah dimanfaatkan sekitar 66 juta pengguna dan menjangkau hampir 45 juta merchant. Capaian tersebut memperlihatkan semakin besarnya penerimaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap sistem pembayaran digital.
Di lingkungan pemerintahan, penerapan ekosistem digital juga terus berkembang. Hampir 95 persen atau sekitar 518 dari total 546 pemerintah daerah telah memiliki ekosistem digital. Sementara itu, hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan indeks inklusi keuangan nasional telah mencapai 93,61 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan masyarakat berada pada angka 69,57 persen.
Untuk menjaga momentum tersebut sekaligus mengantisipasi berbagai risiko dalam perkembangan ekonomi digital, pemerintah menetapkan empat agenda kebijakan utama.
Agenda pertama adalah mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah. Kebijakan ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia yang merupakan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah juga mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah guna meningkatkan transparansi, efektivitas pengelolaan anggaran, serta kualitas pelayanan publik.
Agenda kedua berkaitan dengan peningkatan efisiensi belanja pemerintah. Sebagai tindak lanjut arahan Presiden dalam Sidang Paripurna DPR pada 16 Agustus 2026, pemerintah terus mengupayakan penggunaan anggaran negara yang lebih efektif dan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperluas pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) melalui fitur pembayaran daring atau online payment pada sistem e-katalog yang mulai diterapkan sejak Oktober 2026.
Implementasi tersebut selanjutnya diperkuat melalui integrasi sistem e-katalog dengan berbagai marketplace dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan sistem yang semakin terhubung, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan menjadi lebih efisien sekaligus memberikan kesempatan lebih besar bagi UMKM untuk terlibat dalam belanja pemerintah.
Agenda ketiga adalah mendorong pemanfaatan kecerdasan artifisial di sektor keuangan. Pemerintah berupaya mengoptimalkan penggunaan AI untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, meningkatkan kualitas analisis, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Penerapan teknologi ini juga diarahkan untuk memperkuat operasional dan layanan perbankan, khususnya pada bank-bank digital.
Sementara itu, agenda keempat difokuskan pada pengembangan talenta digital dan penguatan kerja sama internasional. Pemerintah memandang ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan transformasi teknologi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program Digital Talent Scholarship untuk meningkatkan keterampilan generasi muda dan tenaga kerja agar mampu memenuhi kebutuhan industri digital.
Di tingkat global, Indonesia juga memperkuat perannya dalam pengembangan dan tata kelola kecerdasan artifisial. Hal tersebut diwujudkan melalui keterlibatan Indonesia sebagai salah satu pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO), serta partisipasi aktif dalam kerja sama regional, termasuk ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).
Dradjad menegaskan bahwa pelaksanaan transformasi digital harus diarahkan pada hasil yang konkret, dengan mengutamakan ketepatan sasaran, efisiensi, dan pemerataan akses. Menurutnya, manfaat digitalisasi perlu menjangkau masyarakat melalui tiga tingkatan utama.
Tingkatan pertama adalah perlindungan dasar, yaitu pemanfaatan teknologi untuk membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengurangi berbagai risiko ekonomi. Tingkatan kedua berupa penguatan inklusi dan pembiayaan dasar agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap layanan keuangan yang dibutuhkan.
Adapun tingkatan ketiga diarahkan pada peningkatan produktivitas dan pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, digitalisasi diharapkan dapat membantu UMKM memperoleh akses pembiayaan dan permodalan yang lebih baik sehingga mampu memperluas kegiatan usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperbesar pendapatan.
Melalui empat agenda tersebut, pemerintah berharap transformasi digital tidak hanya menghasilkan kemajuan teknologi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik, penguatan industri keuangan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.