(Beritadaerah-Nasional) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital sekaligus memperluas basis pemungutan pajak untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah ini dilakukan agar perkembangan bisnis digital di Indonesia berjalan seimbang dengan peningkatan kepatuhan perpajakan serta terciptanya persaingan usaha yang adil antara pelaku bisnis digital dan konvensional.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa penguatan pengawasan dan perluasan basis pajak menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem perpajakan yang mampu mengikuti perkembangan transaksi ekonomi digital. Melalui kebijakan tersebut, DJP ingin memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa membedakan model bisnis yang digunakan.
Dalam keterangan pers yang disampaikan pada Rabu (11/11/2026), Bimo menjelaskan bahwa pengawasan terhadap sektor digital akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi aktivitas ekonomi digital terhadap penerimaan negara sekaligus menciptakan kesetaraan perlakuan pajak bagi seluruh pelaku usaha.
SPP-TDLN Bukan Jenis Pajak Baru
Sejalan dengan penguatan pengawasan tersebut, DJP juga memberikan penjelasan mengenai penerapan Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang mulai berlaku pada 9 November 2026. Pemerintah menegaskan bahwa sistem ini bukan merupakan pengenaan jenis pajak baru, melainkan mekanisme untuk menata pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital dari luar negeri yang selama ini memang telah memenuhi kriteria sebagai objek pajak.
Penjelasan tersebut disampaikan untuk menghindari kesalahpahaman masyarakat yang menganggap setiap transaksi keuangan lintas negara, termasuk transfer antarbank dan pengiriman uang ke luar negeri atau remitansi, akan dikenakan PPN melalui sistem baru tersebut.
DJP memastikan bahwa tidak semua transaksi lintas negara menjadi objek pemungutan pajak. SPP-TDLN hanya diterapkan terhadap transaksi digital luar negeri yang sesuai dengan ketentuan pengenaan PPN. Dengan demikian, transfer uang pribadi melalui layanan perbankan maupun pengiriman dana kepada keluarga di luar negeri tidak otomatis dikenakan pajak.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa penerapan SPP-TDLN merupakan bagian dari pembenahan administrasi pemungutan PPN. Pemerintah ingin membangun mekanisme yang lebih tertata, transparan, dan memanfaatkan teknologi agar pengawasan transaksi digital dapat berjalan lebih efektif.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak mengubah tarif PPN maupun memperluas jenis transaksi yang menjadi objek pajak. Fokus utamanya adalah memperbaiki proses pemungutan atas transaksi yang memang sejak awal telah memenuhi ketentuan perpajakan.
Dari sisi masyarakat, mekanisme ini diharapkan memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan. Konsumen tidak perlu mengurus sendiri proses penyetoran maupun pelaporan PPN atas pemanfaatan layanan digital luar negeri yang termasuk objek pajak karena proses pemungutannya dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.
Selain itu, DJP memastikan bahwa penerapan sistem tersebut tidak akan menyebabkan pemungutan PPN secara berulang. Apabila suatu transaksi digital luar negeri telah dikenakan PPN melalui pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang sebelumnya ditunjuk pemerintah, transaksi yang sama tidak akan kembali dipungut melalui SPP-TDLN.
Penunjukan Pemungut Dilakukan Bertahap
DJP juga meluruskan informasi mengenai keterlibatan seluruh bank, perusahaan teknologi finansial atau fintech, serta platform perdagangan elektronik dalam penerapan sistem tersebut. Pemberlakuan SPP-TDLN tidak berarti seluruh lembaga keuangan dan perusahaan digital secara otomatis langsung bertugas memungut serta menyetorkan pajak mulai 9 November 2026.
Sejumlah calon pemungut atau issuer masih menjalani tahapan stabilisasi untuk memastikan kesiapan sistem dan operasional sebelum memperoleh penetapan resmi dari DJP. Proses ini diperlukan agar pelaksanaan pemungutan dapat berlangsung sesuai prosedur dan tidak menimbulkan kendala bagi masyarakat maupun penyedia layanan.
Inge menjelaskan bahwa pemerintah akan mengumumkan penunjukan issuer tambahan setelah seluruh tahapan persiapan dinyatakan selesai. Informasi mengenai lembaga yang nantinya memperoleh penugasan akan disampaikan melalui saluran komunikasi resmi DJP.
Sebelum diterapkan, SPP-TDLN telah melewati proses pengujian melalui lingkungan sandbox dan periode stabilisasi. Tahapan tersebut bertujuan memastikan kesiapan teknologi, alur kegiatan operasional, pertukaran informasi, serta integrasi sistem antara DJP dan lembaga yang terlibat.
Sebelumnya, pada 25 September 2026, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto telah menetapkan enam lembaga sebagai issuer dalam skema pemungutan tersebut. Lembaga yang ditunjuk terdiri atas lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Selain kelima bank tersebut, DJP juga menetapkan PT Fintek Karya Nusantara atau LinkAja sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam mekanisme SPP-TDLN.
Penetapan keenam lembaga tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing institusi. Sementara itu, lembaga lain yang berpotensi menjalankan fungsi serupa masih harus menyelesaikan proses persiapan sebelum ditetapkan secara resmi.
Melalui penerapan SPP-TDLN, pemerintah berharap pengawasan dan pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri dapat berlangsung lebih efektif, tertib, dan transparan. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari penyesuaian sistem perpajakan terhadap perkembangan ekonomi digital yang semakin luas.
DJP mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi mengenai penerapan sistem tersebut. Masyarakat disarankan mengakses penjelasan melalui kanal resmi pemerintah, terutama untuk memahami perbedaan antara transaksi digital yang menjadi objek PPN dan transaksi keuangan pribadi seperti transfer antarbank maupun remitansi.
Dengan penataan mekanisme pemungutan dan peningkatan pengawasan, DJP berupaya memperkuat kepatuhan perpajakan tanpa menambah jenis pajak baru maupun membebani transaksi masyarakat yang memang tidak termasuk objek PPN.