(Beritadaerah-Nasional) Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Nurkholishoh Ibnu Aman mendorong peningkatan kualitas penelitian yang aplikatif dan berlandaskan bukti sebagai dasar penyusunan kebijakan keuangan negara. Penguatan riset dinilai penting agar pemerintah dapat menghasilkan keputusan yang tepat, terukur, dan mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global.
Hal tersebut disampaikan Nurkholishoh saat memberikan pidato utama dalam acara puncak Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) 2026, Rabu (11/11). Mengangkat tema Keuangan Negara Adaptif dalam Membangun Ketahanan Fiskal di Era Ketidakpastian Global, kegiatan ini menjadi wadah untuk membahas strategi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap tangguh menghadapi berbagai perubahan ekonomi.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu menjelaskan bahwa ketidakpastian global dapat memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal Indonesia. Sejumlah faktor yang perlu diantisipasi antara lain perubahan harga minyak dunia, gangguan rantai pasok internasional, ketegangan geopolitik, dampak perubahan iklim, serta meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia.
Berbagai perkembangan tersebut berpotensi memengaruhi penerimaan negara sekaligus meningkatkan kebutuhan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, APBN harus memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan situasi tanpa mengorbankan kedisiplinan dan keberlanjutan anggaran.
Menurut Nurkholishoh, kemampuan beradaptasi bukan berarti pemerintah harus terus mengubah tujuan kebijakan. Sebaliknya, sasaran pembangunan dan pengelolaan keuangan negara harus tetap terjaga, sementara strategi dan pendekatan pelaksanaannya perlu terus diperbaiki sesuai perkembangan kondisi.
Ia juga menguraikan tiga fungsi penting APBN dalam menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan nasional. Pertama, sebagai shock absorber atau peredam guncangan ekonomi yang bertujuan melindungi daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan ketika terjadi tekanan ekonomi.
Kedua, APBN berperan sebagai agent of development atau penggerak pembangunan. Melalui fungsi ini, anggaran negara diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan aktivitas produktif masyarakat.
Ketiga, APBN berfungsi menjaga keberlanjutan fiskal atau fiscal sustainability. Pemerintah perlu memastikan pengelolaan anggaran tetap sehat melalui penerapan disiplin fiskal, termasuk menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut secara optimal, Wamenkeu menilai penelitian ilmiah harus menjadi bagian penting dalam proses perumusan kebijakan. Pendekatan evidence-based policy memungkinkan pemerintah mengambil keputusan berdasarkan data, hasil penelitian, dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata mengandalkan intuisi.
Nurkholishoh juga mengingatkan para peneliti agar menjaga objektivitas dan integritas dalam menghasilkan karya ilmiah. Data maupun hasil penelitian tidak boleh dimanipulasi hanya untuk mendukung kesimpulan atau kepentingan tertentu. Ia menilai praktik semacam itu justru bertentangan dengan prinsip keilmuan karena penelitian seharusnya menghasilkan fakta, bukan mencari pembenaran atas kebijakan yang telah ditentukan.
Lebih lanjut, ia berharap SNKN 2026 dapat menghasilkan penelitian yang memberikan manfaat langsung bagi penyelenggaraan pemerintahan. Hasil kajian diharapkan tidak hanya berakhir sebagai publikasi akademik, tetapi dapat diolah menjadi rekomendasi yang konkret dan memungkinkan untuk diterapkan dalam kebijakan keuangan negara.
Untuk mewujudkan hal tersebut, kolaborasi antara kalangan akademisi, peneliti, dan pembuat kebijakan perlu terus diperkuat. Pertukaran data, gagasan, serta pelaksanaan penelitian bersama menjadi langkah penting untuk menjembatani hasil kajian ilmiah dengan kebutuhan pemerintah dalam mengelola APBN.
Melalui penguatan riset berbasis bukti, pemerintah berharap kebijakan fiskal Indonesia semakin responsif terhadap perubahan global, tetap menjaga stabilitas ekonomi, serta mampu mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.