Kinerja APBN Paruh Pertama 2026 Solid, Pengelolaan Fiskal Indonesia Raih Apresiasi Internasional

(Beritadaerah-Nasional) Pemerintah menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Semester I 2026 tetap menunjukkan performa yang kuat serta mampu menjaga ketahanan fiskal nasional. Kondisi tersebut dinilai turut memperkuat kepercayaan lembaga pemeringkat internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Juli 2026 menjelaskan bahwa pendapatan negara hingga akhir Juni telah mencapai Rp1.459,4 triliun atau meningkat 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun, tumbuh 17,8 persen secara tahunan, sehingga APBN tetap mampu mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.

Selain mencatat pertumbuhan pendapatan dan belanja yang positif, posisi fiskal juga dinilai tetap sehat. Defisit APBN tercatat sebesar Rp196,5 triliun atau setara 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara keseimbangan primer masih membukukan surplus Rp85,1 triliun. Capaian tersebut menunjukkan pengelolaan pembiayaan negara tetap dilakukan secara terukur dan berhati-hati.

Pemerintah menilai kondisi tersebut memperlihatkan bahwa APBN masih menjalankan perannya sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, sekaligus membiayai pembangunan nasional secara berkelanjutan. Optimisme pun tetap dijaga bahwa kebijakan fiskal akan terus menjadi penopang perekonomian di tengah dinamika global.

Kinerja fiskal tersebut juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Standard & Poor’s (S&P) mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil, yang mencerminkan keyakinan terhadap kemampuan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan kesinambungan fiskal.

Selain itu, Lianhe Credit Rating dari Tiongkok memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil untuk rencana penerbitan Panda Bond Pemerintah Indonesia. Peringkat tertinggi tersebut dinilai menjadi peluang penting bagi Indonesia untuk memperluas sumber pembiayaan melalui pasar obligasi Tiongkok yang memiliki kapasitas investasi besar.

Menurut pemerintah, penilaian positif dari Lianhe didukung oleh sejumlah indikator fundamental ekonomi yang dinilai tetap kuat, antara lain pertumbuhan ekonomi yang terjaga, ketahanan terhadap gejolak eksternal, tingkat utang luar negeri yang relatif rendah, kemampuan pembayaran utang yang memadai, cadangan devisa yang kuat, serta rasio utang pemerintah yang masih berada pada tingkat yang pruden. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal Indonesia tetap dilakukan secara hati-hati dan mampu menjaga kepercayaan investor global.