(Beritadaerah-Kolom) Ketika nilai tukar rupiah bergerak mendekati Rp17.500 per dolar Amerika Serikat, sebagian masyarakat mungkin merasa persoalan itu jauh dari kehidupan sehari-hari. Banyak yang beranggapan pelemahan kurs hanya berdampak pada kelompok kaya yang bepergian ke luar negeri, membeli barang impor, atau memiliki investasi dalam mata uang asing. Namun kenyataannya, pelemahan rupiah perlahan masuk ke hampir seluruh lapisan ekonomi nasional, mulai dari harga kebutuhan pokok, biaya produksi industri, hingga lapangan pekerjaan masyarakat kelas menengah dan bawah.
Dampaknya memang tidak selalu langsung terasa. Dalam jangka pendek, pemerintah masih menahan sebagian tekanan melalui subsidi energi dan kompensasi fiskal. Harga BBM bersubsidi belum melonjak drastis. Namun di balik itu, tekanan terhadap fiskal negara mulai meningkat. Disebutkan bahwa setiap pelemahan rupiah Rp100 dapat meningkatkan defisit pemerintah sekitar Rp0,8 triliun. Artinya, ketika kurs terus bergerak melemah, ruang fiskal pemerintah ikut menyempit.
Tekanan itu muncul karena Indonesia masih sangat bergantung pada impor, terutama energi dan komponen industri. Energi yang dibeli dari pasar internasional menjadi lebih mahal ketika rupiah melemah. Efeknya bukan hanya pada BBM, tetapi juga menjalar ke berbagai sektor lain. Plastik misalnya, terkena tekanan ganda karena harga minyak dunia naik sekaligus nilai tukar melemah. Padahal plastik menjadi bagian penting dalam industri pengemasan barang konsumsi.
Kondisi ini menciptakan imported inflation atau inflasi impor. Harga barang naik bukan karena permintaan masyarakat melonjak, melainkan karena biaya produksi meningkat. Dalam teori ekonomi, situasi ini disebut cost push inflation. Tekanan tersebut biasanya terlihat pada volatile food dan administered prices. Harga avtur sudah meningkat, LPG naik, biaya logistik bertambah mahal, sementara industri mulai menghadapi kenaikan harga bahan baku.
Meski inflasi nasional masih berada di sekitar 2,46%, ada jeda waktu sebelum tekanan benar-benar terasa penuh di masyarakat. Banyak perusahaan masih menahan margin keuntungan agar harga jual belum naik drastis. Namun kemampuan mereka terbatas. Sebagian perusahaan hanya mampu bertahan sekitar dua sampai tiga bulan menggunakan kontrak lama sebelum akhirnya melakukan penyesuaian harga baru.
Masalah menjadi lebih kompleks karena industri manufaktur Indonesia masih sangat bergantung pada impor. Sekitar 70% hingga 80% komponen industri manufaktur nasional masih berasal dari luar negeri. Ketika kurs melemah, otomatis biaya produksi meningkat. Pada tahap awal perusahaan mungkin menekan margin keuntungan, tetapi dalam jangka panjang kenaikan harga hampir tidak terhindarkan.
Akibat berikutnya adalah efisiensi tenaga kerja. Ketika biaya logistik naik, bahan baku mahal, dan daya beli melemah, perusahaan mulai memangkas pengeluaran. Pengalaman krisis Asia 1997–1998 menjadi contoh nyata bagaimana industri berbasis impor dan utang dolar mengalami tekanan besar hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja. Asian Financial Crisis
Karena itu, pelemahan rupiah sebenarnya bukan hanya persoalan pasar keuangan. Dampaknya menjalar ke lapangan kerja dan konsumsi masyarakat. Pelemahan kurs tidak hanya memukul masyarakat perkotaan atau kelas atas, tetapi juga masyarakat bawah melalui kenaikan harga barang, tekanan pekerjaan, dan perlambatan ekonomi daerah. Pemerintah memang masih berusaha menahan dampak tersebut. Subsidi energi menjadi salah satu alat utama. Namun kemampuan fiskal negara juga memiliki batas. Beban likuiditas awal harus ditanggung terlebih dahulu oleh BUMN energi seperti Pertamina sebelum dikompensasi pemerintah. Dalam situasi seperti ini, daya tahan APBN menjadi faktor penting.
Untuk menutup kebutuhan pembiayaan, pemerintah mulai melakukan efisiensi anggaran. Pengeluaran kementerian dan lembaga dipangkas hingga sekitar 30%. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan penerbitan obligasi, termasuk panda bonds dalam denominasi yuan karena dinilai memiliki bunga lebih murah. Namun efisiensi anggaran memiliki konsekuensi lain. Dana transfer ke daerah yang sudah turun dalam dua tahun terakhir berpotensi semakin berkurang. Ketika belanja pemerintah pusat menyusut, perputaran uang di daerah ikut melambat. Dampaknya terasa pada hotel, toko oleh-oleh, event daerah, hingga sektor pendidikan dan penelitian.
Fenomena itu mulai terlihat di beberapa daerah wisata. Toko oleh-oleh di berbagai wilayah seperti sekitar Danau Toba mengalami tekanan karena perjalanan dinas pemerintah dikurangi. Hotel-hotel daerah menjadi lebih sepi. Pengeluaran kajian dan penelitian juga ditekan sehingga sektor riset ikut terdampak. Padahal riset dan pengembangan merupakan salah satu syarat penting untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Research and development sering kali dianggap kurang penting, padahal negara yang ingin naik kelas menuju high income country justru membutuhkan investasi besar dalam inovasi.
Ironisnya, di tengah tekanan tersebut, data makro ekonomi Indonesia masih terlihat cukup baik. Pertumbuhan ekonomi tetap positif, inflasi masih terkendali, dan indeks keyakinan konsumen masih berada di atas level 100 yang berarti optimistis. Namun optimisme itu mulai melambat. Di sinilah muncul istilah “data dan rasa”. Secara agregat ekonomi tampak tumbuh, tetapi masyarakat merasa hidup semakin berat. Salah satu sebabnya adalah pertumbuhan ekonomi belakangan dianggap terlalu government driven. Pertumbuhan belanja pemerintah bahkan pernah mencapai sekitar 20%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi yang biasanya berada di sekitar 4%.
Akibatnya, pertumbuhan besar di tingkat makro tidak selalu dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Perusahaan besar dan sektor tertentu masih menopang ekonomi, sementara kelas menengah mulai mengalami tekanan daya beli. Fenomena ini terlihat dari pola konsumsi masyarakat. Masyarakat mulai menunda pembelian barang jangka panjang seperti rumah, kendaraan, elektronik, dan furnitur. Sebaliknya, konsumsi barang kecil dan hiburan sederhana tetap bertahan. Fenomena ini sering disebut lipstick effect. Orang tetap membeli kopi, makanan, atau hiburan kecil untuk menjaga kualitas hidup di tengah tekanan ekonomi.
Tidak heran jika sektor makanan dan minuman justru tumbuh tinggi hingga sekitar 13%. Kafe-kafe ramai, terutama yang menyediakan Wi-Fi dan ruang nyaman. Namun toko elektronik terlihat jauh lebih sepi. Mall kelas atas masih ramai, sementara mall low-end mulai ditinggalkan. Di Pondok Indah Mall misalnya, pusat perbelanjaan baru tetap ramai dikunjungi. Namun kawasan perdagangan kelas bawah seperti Tanah Abang mulai terasa lebih sepi. Konsumen kelas bawah berpindah ke belanja online yang dianggap lebih murah.
Fenomena lain yang muncul adalah downtrading dan sachet economy. Konsumen membeli barang dalam ukuran lebih kecil agar harga tetap terjangkau. Rokok linting murah menjadi lebih populer karena kenaikan cukai dalam beberapa tahun terakhir membuat harga rokok resmi semakin mahal. Pola konsumsi harian menggantikan pembelian mingguan atau bulanan.
Namun perubahan perilaku masyarakat tidak hanya terjadi di sektor konsumsi, melainkan juga investasi. Banyak masyarakat mulai tertarik pada instrumen seperti kripto dan teknologi finansial dibanding investasi konvensional seperti rumah. Hal ini menunjukkan adanya perubahan preferensi generasi muda dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.
Di sisi lain, lapangan kerja juga mengalami perubahan besar. Teknologi membuat pertumbuhan ekonomi semakin capital intensive dan technological intensive. Artinya, ekonomi tumbuh lebih banyak ditopang modal dan teknologi dibanding tenaga kerja manusia. Definisi bekerja di Indonesia bahkan cukup satu jam kerja dalam seminggu. Karena itu, tingkat pengangguran resmi sering kali terlihat rendah meski banyak masyarakat merasa belum memiliki pekerjaan layak. Fenomena ini sangat dirasakan oleh generasi muda.
Gig economy kemudian menjadi bantalan penting. Banyak masyarakat beralih menjadi pengemudi online atau pekerja fleksibel ketika sulit mendapatkan pekerjaan formal. Sekitar 60% hingga 80% pengemudi online sebenarnya bukan pekerja penuh waktu, melainkan pekerja sambilan. Karena itu, kebijakan pemerintah terhadap platform digital menjadi isu sensitif. Pemerintah mulai mengatur potongan platform dan tarif layanan transportasi online. Tujuannya untuk melindungi mitra pengemudi. Namun intervensi berlebihan juga berisiko menekan keberlanjutan platform digital.
Startup digital memiliki karakter berbeda dengan bisnis konvensional. Mereka adalah multisided market yang mempertemukan penjual dan pembeli melalui algoritma teknologi. Bisnis ini juga memiliki biaya tinggi, kebutuhan capex besar, dan struktur yang sangat technology intensive. Agar tetap bertahan dan berinovasi, platform digital biasanya membutuhkan margin minimal sekitar 10% hingga 15%. Jika terlalu ditekan, platform bisa menaikkan tarif, mengurangi promo, atau menciptakan biaya tersembunyi bagi konsumen dan pengemudi.
Padahal promo menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Jika promo berkurang dan biaya naik, pasar bisa mengecil. Seller berpotensi keluar dari platform dan mencoba menjual melalui website sendiri. Namun membangun website pribadi bukan solusi mudah. Tanpa crowd dan ekosistem digital yang besar, penjual harus mengeluarkan biaya tinggi untuk SEO, promosi, dan digital marketing. Dalam marketplace, pembeli sudah berkumpul dalam satu ekosistem. Ketika seller keluar sendiri-sendiri, banyak yang akhirnya gagal membangun demand.
Masalah lain adalah over supply seller. Jumlah penjual online tumbuh jauh lebih cepat dibanding permintaan konsumen. Persaingan antar seller menjadi sangat ketat. Karena itu, sebagian penjual merasa biaya platform terlalu berat ketika permintaan pasar sendiri sedang melemah. Pemerintah dinilai sebaiknya lebih fokus memperkuat demand dibanding terlalu jauh mengatur platform. Salah satu caranya adalah memastikan belanja pemerintah lebih berpihak pada produk domestik dan UMKM.
Persoalan lain yang dianggap penting adalah kepastian kebijakan. Investor membutuhkan regulasi yang konsisten. Negara-negara seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam disebut memberikan jaminan kepastian investasi hingga 20 tahun sehingga investor merasa lebih aman.
Sementara di Indonesia, perubahan regulasi dianggap terlalu sering terjadi. Bahkan ada aturan kementerian yang berubah hingga delapan kali. Ketidakpastian seperti ini membuat investor khawatir. Di sisi lain, tekanan terhadap iklim investasi juga datang dari persoalan keamanan kawasan industri. Praktik pungli dan tekanan ormas di beberapa wilayah disebut membuat investor resah. Bahkan muncul sindiran bahwa jangan sampai masyarakat melihat “bisnis paling menarik adalah bikin ormas”.
Semua kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan ekonomi Indonesia hari ini bukan hanya soal angka pertumbuhan. Ketimpangan juga menjadi persoalan besar. Secara pengeluaran, rasio Gini Indonesia mungkin sekitar 0,3. Namun ketika melihat distribusi tabungan dan kekayaan, ketimpangan disebut bisa mencapai 0,7 hingga 0,9. Artinya, sekitar 10% kelompok terkaya menguasai hampir 90% kekayaan atau tabungan nasional. Dalam situasi seperti itu, pertumbuhan ekonomi agregat sering kali menutupi tekanan yang dialami kelas menengah dan bawah.
Karena itu, kondisi ekonomi tidak bisa hanya dilihat dari pertumbuhan PDB, tetapi juga dari kualitas pekerjaan, daya beli, dan persepsi masyarakat sehari-hari. Ekonomi tidak cukup dibaca melalui angka makro semata. Inti persoalan terletak pada “dosis kebijakan”. Pemerintah memang perlu hadir untuk mencegah market failure, melindungi masyarakat, dan menjaga keadilan ekonomi. Namun intervensi yang terlalu berlebihan juga dapat menciptakan government failure.
Ekonomi modern membutuhkan keseimbangan antara perlindungan sosial, kepastian investasi, stabilitas sektor keuangan, dan ruang inovasi bagi private sector. Ketika dosis kebijakan terlalu kuat tanpa riset yang memadai, kebijakan justru dapat mendistorsi pasar dan menciptakan masalah baru. Karena itu, tantangan terbesar Indonesia bukan sekadar menjaga angka pertumbuhan tetap tinggi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, menciptakan pekerjaan berkualitas, memperkuat kelas menengah, dan menjaga kepercayaan terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.