(Berita Daerah-Industri) Percepatan transformasi digital tengah dilakukan Pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Suharso Monoarfa dan Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (25/08/2022)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan hal ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas belanja pemerintah baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam transformasi ini, kebutuhan barang dan jasa pemerintah yang dipenuhi adalah mengedepankan produk dalam negeri. Suharso menegaskan bahwa Pemerintah menginginkan produk dalam negeri dengan tingkat kandungan dalam negerinya tinggi, bukan hanya menggantikan bungkusnya dengan barang impor.
Suharso menjelaskan bahwa jumlah produk yang masuk dalam e-Katalog dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meningkat pesat dari sekitar 50 ribu menjadi 600 ribu. Diharapkan pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 1 juta produk dan ditargetkan tahun depan naik 2 juta (produk).
Fungsi LKPP menjadi seperti marketplace seluruh produk-produk dengan mendorong produk-produk asli domestik dalam negeri yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi.
Lebih lanjut Suharso menyampaikan bahwa industri dalam negeri bergerak sesuai dengan kebijakan Pemerintah terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi dengan usaha-usaha besar sekaligus menggerakkan industri dalam negeri.
Disamping kebijakan pemerintah yang menggerakkan industri dalam negeri juga dibangun hubungan yang baik antara UMKM dan koperasi dengan usaha-usaha besar. Diharapkan Pemerintah, jangan sampai pengusaha-pengusaha UMKM dan koperasi terti