(Beritadaerah-Badung) Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati digitalisasi memiliki peran penting dalam untuk mentransformasi ekonomi, birokrasi pemerintah, dan masyarakat. Bahkan, Sri Mulyani mendorong penerapan digitalisasi untuk efisiensi layanan publik.
Menkeu mengungkapkan dalam Diskusi Leaders Talk Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 yang berlangsung hibrida dari Nusa Dua, Badung, Bali Senin (11/07/2022) bahwa di Kementerian Keuangan sendiri telah melakukan banyak hal dalam mentransformasi fungsi keuangan negara ke digital. Contohnya saja, NPWP sekarang dapat diakses dengan menggunakan NIK dan membayar pajak sudah menggunakan e-filling, e-payment melalui digital, sehingga Anda tidak perlu pergi ke kantor pajak.
Dalam diskusi bertema Advancing Digital Economy and Finance: Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery itu Menkeu juga menjelaskan upaya Kemenkeu dalam menerapkan digitalisasi dalam layanan agar bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia,
Beliau jelaskan bahwa selain itu, program tax amnesty, juga telah membuat semua pelaporan untuk dilakukan secara online, di mana tidak ada satupun pengusaha atau perorangan datang ke kantor pajak. Untuk menjamin transformasi digital benar-benar menyentuh masyarakat semua golongan, kami juga mengeluarkan Surat Berharga Negara, kita sekarang juga melakukan SBN retail, instrumen investasi yang bisa diakses secara digital, yang kini telah didominasi oleh kelompok savvy investors dari perempuan dan millennials.
Presiden Joko Widodo arahkan untuk memperkuat sinergi percepatan ekonomi digital, Sri Mulyani menekankan pentingnya digitalisasi untuk mengubah cara pemerintah bertransaksi dan berbelanja.
Presiden tegaskan agar semua pihak dapat memperkuat sinergi percepatan ekonomi keuangan digital di Indonesia. Untuk tingkat pemerintahan, saat ini terdapat lebih dari 400 ribu aplikasi, di mana setiap kementerian dan lembaga memiliki sekitar 2.700 database-nya masing-masing. Maka dari itu, intergovernmental connection yang akan disederhanakan dalam satu database dinilai dapat menghemat biaya operasi pemerintah secara lebih efisien, efektif, dan mengurangi risiko serangan cyber security.