(Beritadaerah-Kolom) RAPBN 2027 dirancang dengan ambisi yang lebih tinggi, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6% sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Target tersebut meningkat dari sasaran pertumbuhan 2026 sebesar 5,4%. Optimisme pemerintah antara lain didasarkan pada pertumbuhan ekonomi semester pertama 2026 yang disebut mencapai 5,45%, perbaikan PMI industri yang kembali berada di atas 50, serta harapan terhadap peningkatan konsumsi dan ekspor pada semester kedua.
Pemerintah melihat momentum tersebut sebagai modal untuk memasuki 2027 dengan target pertumbuhan yang lebih tinggi. Pelemahan rupiah, misalnya, dinilai dapat memberikan dorongan terhadap ekspor karena meningkatkan daya saing produk Indonesia, sementara impor menjadi lebih mahal sehingga pertumbuhannya dapat lebih terkendali. Dengan kombinasi tersebut, pemerintah berharap pertumbuhan kuartal ketiga dan keempat 2026 dapat berada di atas 5,5% dan menjadi pijakan menuju target 6% pada 2027.
Menjaga Konsumsi Rumah Tangga
Konsumsi rumah tangga menjadi salah satu fondasi utama pencapaian target 6% karena menyumbang sekitar 53% terhadap PDB Indonesia. Karena porsinya sangat besar, menjaga daya beli masyarakat menjadi bagian penting dari strategi RAPBN 2027. Perlindungan sosial, bantuan sosial, belanja pemerintah, dan transfer ke daerah diharapkan mampu mengurangi beban rumah tangga sekaligus menjaga konsumsi tetap tumbuh.
Strategi tersebut tidak hanya diarahkan kepada masyarakat berpendapatan rendah, tetapi juga kelas menengah. Pemerintah melihat kelas menengah sebagai kelompok yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan aktivitas ekonomi apabila didukung oleh harga yang stabil, infrastruktur yang memadai, dan lingkungan usaha yang kondusif. Stabilitas inflasi menjadi penting karena memberikan kepastian bagi rumah tangga dalam mengambil keputusan konsumsi dan investasi.
Investasi sebagai Mesin Pertumbuhan
Selain konsumsi, investasi menjadi komponen penting dalam strategi pertumbuhan. Pemerintah berharap Danantara dapat memainkan peran sebagai katalis dengan menjalankan proyek-proyek fundamental sekaligus menarik investasi swasta. Pendekatan yang diharapkan adalah crowding in, yaitu investasi pemerintah justru mengundang perusahaan swasta untuk memperluas usaha, membuka pabrik, membangun cabang, dan meningkatkan kapasitas produksi.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tidak ingin pertumbuhan hanya bergantung pada anggaran negara. Investasi swasta, masyarakat, dan investor asing harus ikut menciptakan kegiatan ekonomi. Karena itu, kepastian hukum, perizinan, pemberantasan korupsi, logistik, serta kualitas sistem ekonomi menjadi bagian penting dari strategi untuk menciptakan Indonesia sebagai negara yang semakin terbuka bagi kegiatan bisnis.
Pertumbuhan Lebih Tinggi dengan Defisit Lebih Rendah
Salah satu karakteristik penting RAPBN 2027 adalah kombinasi antara target pertumbuhan yang lebih tinggi dan defisit anggaran yang lebih rendah. Defisit 2026 ditargetkan sekitar Rp689 triliun atau 2,85% dari PDB, sedangkan defisit 2027 ditargetkan turun menjadi sekitar Rp671 triliun atau 2,4% dari PDB. Pemerintah melihat kombinasi ini sebagai indikasi bahwa APBN harus semakin efisien.
Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak boleh semata-mata dibeli melalui peningkatan defisit. APBN harus diarahkan ke sektor dan program yang menghasilkan multiplier effect lebih besar. Dengan demikian, setiap rupiah belanja pemerintah diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi yang lebih luas melalui konsumsi, investasi, produksi, dan ekspor.
Belanja Negara Menembus Rp4.096 Triliun
Total belanja negara dalam RAPBN 2027 direncanakan mencapai sekitar Rp4.096 triliun, meningkat dari sekitar Rp3.843 triliun pada 2026. Pendapatan negara ditargetkan mencapai sekitar Rp3.426 triliun, naik dari sekitar Rp3.153 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa APBN tetap ekspansif, tetapi ekspansi tersebut diikuti tuntutan efisiensi yang lebih besar.
Pemerintah menyadari bahwa total belanja negara hanya merupakan sebagian dari keseluruhan aktivitas ekonomi nasional. Karena itu, APBN harus ditempatkan pada titik-titik yang dapat menciptakan efek pengganda dan menarik peran pelaku ekonomi lainnya. Belanja pemerintah diharapkan menjadi pemicu, bukan satu-satunya sumber pertumbuhan.
Transfer ke Daerah dan Kehadiran Negara
Transfer ke Daerah atau TKD untuk 2027 direncanakan meningkat menjadi sekitar Rp735 triliun dari sekitar Rp696,9 triliun pada 2026. Namun pemerintah menekankan bahwa keberhasilan kebijakan transfer tidak hanya diukur dari besarnya dana yang dikirim ke daerah, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
APBN dan APBD dipandang sebagai satu kesatuan kehadiran negara. Pemerintah pusat tetap menyatakan siap memberikan dukungan ketika daerah menghadapi kondisi tertentu, tetapi bantuan tersebut harus tetap terukur dan diawasi. Pendekatan ini menunjukkan upaya menggabungkan desentralisasi fiskal dengan disiplin dan efisiensi belanja.
Delapan Klaster Prioritas Nasional
RAPBN 2027 dibangun di atas delapan klaster program kerja prioritas nasional, yaitu kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur dan perumahan; ketahanan bencana; serta ekonomi kerakyatan dan desa termasuk penurunan kemiskinan.
Delapan klaster tersebut didukung oleh sejumlah enabler berupa pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi. Struktur ini menunjukkan bahwa RAPBN 2027 tidak hanya diarahkan untuk membiayai program kementerian dan lembaga, tetapi ditempatkan dalam kerangka transformasi ekonomi yang lebih luas.
Agenda Transformasi Indonesia
Pemerintah juga menyiapkan agenda transformasi yang lebih konkret dan bersifat aksi. Di dalamnya terdapat renovasi puskesmas, rumah sakit dan sekolah, pengembangan bursa komoditas, optimalisasi aset BUMN, pembentukan pusat finansial internasional, serta elektrifikasi mobilitas rakyat. Agenda tersebut dirancang untuk melengkapi program prioritas yang sudah berjalan.
Program seperti Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, renovasi rumah sakit, dan cek kesehatan gratis tetap dilanjutkan. Dengan demikian, RAPBN 2027 menggabungkan kesinambungan program yang sudah berjalan dengan agenda baru yang ditujukan untuk memperkuat transformasi ekonomi.
Pendapatan Per Kapita Menuju US$5.840
Pendapatan per kapita ditargetkan meningkat dari sekitar US$5.520 menjadi US$5.800–US$5.840 per tahun. Peningkatan tersebut pada dasarnya bergantung pada kemampuan ekonomi nasional menciptakan PDB yang lebih besar daripada pertumbuhan jumlah penduduk.
Karena itu, peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan ekspansi kegiatan dunia usaha menjadi faktor penting. APBN diharapkan membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan dunia usaha berkembang sehingga pertumbuhan PDB dapat diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan masyarakat.
Pajak sebagai Instrumen Pertumbuhan
Kebijakan perpajakan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan penerimaan, tetapi juga memberikan ruang bagi dunia usaha untuk berkembang. Pemerintah menggunakan belanja perpajakan melalui berbagai insentif dan relaksasi pajak. Insentif bagi UMKM dan kendaraan listrik menjadi contoh kebijakan yang disebutkan dalam pembahasan RAPBN 2027.
Pendekatan ini menunjukkan perubahan cara melihat pajak. Pajak bukan hanya instrumen untuk mengumpulkan uang bagi negara, tetapi juga alat untuk memberikan insentif kepada sektor-sektor yang dianggap mampu menciptakan investasi, produksi, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi baru.
Coretax dan Strategi Penerimaan Negara
Sistem Coretax menjadi salah satu instrumen yang diharapkan memperbaiki administrasi perpajakan. Pertumbuhan penerimaan pajak 2026 ditargetkan sekitar 23% dibandingkan 2025, sementara sampai sekitar Juli disebut telah tumbuh sekitar 22%. Pemerintah menilai perkembangan tersebut masih berada dalam jalur yang diharapkan.
Namun pemerintah tidak mengasumsikan pertumbuhan pajak yang tinggi tersebut akan terus berlangsung dalam tingkat yang sama. Target pertumbuhan pajak 2027 disebut berada di kisaran 12%. Strategi jangka panjang akan menggabungkan perbaikan administrasi perpajakan dengan kebijakan pajak yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Subsidi dan Perlindungan Daya Beli
Subsidi energi, LPG, listrik, serta berbagai bentuk dukungan pemerintah tetap menjadi instrumen untuk menjaga daya beli. Subsidi membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga energi global sehingga perubahan harga internasional tidak langsung memberikan tekanan yang besar terhadap rumah tangga.
Namun pemerintah juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran. Subsidi harus semakin diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan sehingga ruang fiskal dapat digunakan secara lebih efektif. Dengan cara tersebut, perlindungan masyarakat tetap berjalan tanpa mengorbankan kesehatan APBN.
Indonesia dan Pusat Finansial Internasional
Pengembangan pusat finansial internasional di Jakarta dan Bali diarahkan untuk membuka jalur baru masuknya modal asing. Pemerintah ingin investor internasional tidak hanya membawa dana ke instrumen portofolio, tetapi juga menanamkan modal pada proyek produktif di berbagai wilayah Indonesia.
Konsep yang dikembangkan adalah menjadikan Indonesia sebagai negara yang terbuka bagi bisnis dan investasi. Modal asing diharapkan menghasilkan nilai tambah domestik melalui pembangunan proyek, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan pengembangan kapasitas produksi.
Bursa Komoditas dan Kekuatan Sumber Daya Alam
Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar, mulai dari mineral hingga komoditas perkebunan. Karena Indonesia merupakan salah satu produsen penting dunia, pemerintah melihat peluang untuk meningkatkan perannya bukan hanya sebagai pemasok, tetapi juga sebagai tempat pembentukan harga komoditas.
Pengembangan bursa komoditas dan mineral strategis diarahkan untuk menciptakan transaksi yang kredibel sehingga harga terbentuk berdasarkan mekanisme supply dan demand yang transparan. Dengan demikian, Indonesia diharapkan memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan nilai ekonomis dari sumber daya yang dimilikinya.
Devisa Ekspor dan Pengawasan Transfer Pricing
Penguatan devisa hasil ekspor menjadi bagian dari strategi memperbesar manfaat ekonomi dari perdagangan internasional. Pemerintah juga menyoroti risiko under-invoicing dan transfer pricing yang dapat membuat nilai transaksi ekspor dilaporkan lebih rendah daripada kondisi sebenarnya.
Pengawasan terhadap praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan pajak, tetapi juga dengan kepentingan perekonomian nasional. Semakin baik pengawasan terhadap nilai transaksi ekspor, semakin besar peluang Indonesia memperoleh manfaat yang seharusnya dari sumber daya dan produk yang dijual ke pasar global.
100 GW Energi Surya dan Unlocking Potential
Investasi energi menjadi bagian dari strategi membuka potensi ekonomi baru. Salah satu visi yang disebutkan adalah pembangunan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 GW. PLN diharapkan menjadi salah satu penggerak awal, tetapi pencapaian target tersebut tidak hanya mengandalkan APBN.
Investasi pemerintah diharapkan berfungsi sebagai katalis yang menarik modal swasta dan asing. Dengan demikian, pembangunan energi tidak hanya menghasilkan kapasitas listrik baru, tetapi juga membuka ruang bagi industri, investasi, dan aktivitas ekonomi yang sebelumnya belum berkembang secara optimal.
Menjaga Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global
RAPBN 2027 disusun ketika ketidakpastian global masih tinggi. Konflik geopolitik dan kondisi keuangan global menjadi faktor yang dapat memengaruhi perdagangan, investasi, nilai tukar, serta harga komoditas. Dalam situasi tersebut, pemerintah menilai resiliensi ekonomi Indonesia menjadi modal penting untuk mencapai target pertumbuhan.
Karena itu, strategi pemerintah tidak hanya mengandalkan satu sumber pertumbuhan. Konsumsi masyarakat harus dijaga, investasi perlu diperbesar, belanja pemerintah harus efisien, dan ekspor harus ditingkatkan. Keempat komponen tersebut perlu bergerak secara bersamaan agar target 6% memiliki fondasi yang lebih kuat.
APBN sebagai Orkestrator Pertumbuhan
Arsitektur RAPBN 2027 pada akhirnya menunjukkan upaya pemerintah mengubah cara APBN bekerja. Pemerintah tidak ingin APBN menjadi satu-satunya mesin pertumbuhan, tetapi menjadikannya sebagai orkestrator yang menentukan titik-titik strategis tempat anggaran negara dapat menciptakan multiplier effect terbesar.
Dengan belanja sekitar Rp4.096 triliun, pendapatan sekitar Rp3.426 triliun, defisit sekitar 2,4% dari PDB, TKD sekitar Rp735 triliun, serta target pertumbuhan 6%, RAPBN 2027 membawa kombinasi antara ekspansi dan disiplin fiskal. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa seluruh desain tersebut benar-benar menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, investasi yang lebih besar, lapangan kerja yang lebih luas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.