(Beritadaerah – Info Daerah) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat sistem penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menyiapkan 18 posko dan tim Quick Response Force (QRF) di sejumlah wilayah.
Riau termasuk enam provinsi yang dinilai rawan karhutla selama musim kemarau 2026. Selain Riau, wilayah yang diwaspadai adalah Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Pembentukan posko dan tim QRF ini dirancang untuk memangkas waktu respons ketika titik api ditemukan. Dengan sistem pembagian wilayah atau rayonisasi, personel terdekat dapat langsung bergerak melakukan pemadaman awal sebelum api meluas, terutama ke kawasan gambut.
Hal ini ditegaskan dalam apel penanganan karhutla yang digelar Pemprov Riau bersama TNI dan Polri di halaman Mapolda Riau, Pekanbaru, Senin (10/8/2026).
Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan kecepatan menjadi faktor penting dalam mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran besar. Karena itu, kesiapan personel, peralatan, komunikasi, sumber air hingga akses menuju lokasi rawan harus dipastikan sejak awal.
“Peringatan dini harus segera diterjemahkan menjadi aksi dini. Setiap titik panas perlu segera diverifikasi dan apabila ditemukan api, dilakukan pemadaman awal sebelum meluas dan masuk lebih dalam ke lahan gambut,” ujarnya.
Menurut SF Hariyanto, informasi mengenai potensi karhutla juga harus berasal dari berbagai sumber dan segera diverifikasi. Data BMKG, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat perlu terhubung agar pengerahan dukungan dapat dilakukan secara tepat.
Sementara itu, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengatakan sistem klasterisasi dan rayonisasi telah dibentuk bersama TNI, Polri dan pemerintah daerah.
Melalui pembagian tersebut, personel tidak harus menunggu bantuan dari wilayah lain ketika kebakaran terjadi. Unsur yang berada paling dekat dengan lokasi dapat menjadi kekuatan pertama untuk melakukan penanganan.
Selain pembagian wilayah, sebanyak 18 posko disiapkan sebagai pusat koordinasi sekaligus titik pengerahan tim QRF. Posko tersebut ditempatkan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik wilayah Riau yang memiliki kawasan luas serta sejumlah lokasi dengan akses yang menantang.
Penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor dan dukungan masyarakat. Informasi cepat dari warga mengenai munculnya asap atau titik api menjadi bagian penting dari sistem peringatan dini.
“Kita tidak bisa bekerja sendirian, harus terpadu, termasuk dengan dukungan dari seluruh masyarakat. Kuncinya adalah terpadu,” pungkasnya.