(Beritadaerah-Jakarta) Pemerintah terus mendorong penguatan dan pendalaman pasar keuangan nasional agar mampu menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan Indonesia. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menilai peran pasar keuangan akan semakin penting seiring besarnya kebutuhan investasi nasional.
Hal tersebut disampaikan Juda Agung dalam rangkaian Peringatan HUT ke-49 Kebangkitan Pasar Modal Indonesia yang berlangsung di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (10/8/2026).
Ia menjelaskan bahwa kebutuhan investasi Indonesia dalam APBN 2027 diproyeksikan mencapai Rp8.705 triliun. Dari jumlah tersebut, kapasitas pembiayaan yang dapat ditopang oleh APBN diperkirakan sekitar Rp459 triliun. Sementara kontribusi BUMN, termasuk Danantara, diproyeksikan mencapai Rp330 triliun.
Dengan demikian, sebagian besar kebutuhan pembiayaan harus dipenuhi melalui sumber dana swasta. Juda menyebut sekitar Rp7.973 triliun atau 91 persen kebutuhan pembiayaan berasal dari sektor swasta, baik melalui perbankan maupun berbagai instrumen pembiayaan lainnya, termasuk pasar modal.
Dalam kondisi tersebut, ia menilai pasar modal memiliki posisi strategis karena dapat mempertemukan kebutuhan pendanaan korporasi dengan dana yang dimiliki masyarakat. Pasar modal juga dinilai dapat menyediakan alternatif pembiayaan yang efisien, transparan, dan memberikan akses yang lebih luas bagi berbagai pihak.
Juda menilai pasar modal yang kuat dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah mendorong terbentuknya pasar modal Indonesia yang semakin dalam, likuid, terpercaya, dan kredibel sehingga mampu mendukung kegiatan investasi sekaligus menopang pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi.
Perkembangan pasar modal nasional menunjukkan tren positif. Hingga semester I 2026, penghimpunan dana telah mencapai lebih dari Rp125 triliun, sedangkan jumlah investor pasar modal telah menembus sekitar 28 juta orang.
Meski mencatat perkembangan tersebut, Juda mengingatkan agar pelaku industri tidak berhenti melakukan penguatan. Menurutnya, basis investor masih perlu diperluas, pilihan instrumen investasi harus semakin beragam, likuiditas perlu ditingkatkan, dan tata kelola pasar modal harus terus diperkuat.
Pemerintah, lanjutnya, juga memberikan dukungan terhadap agenda reformasi yang sedang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Reformasi tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain peningkatan likuiditas, transparansi, tata kelola, serta upaya memperdalam pasar melalui rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Juda mengapresiasi peluncuran Exchange-Traded Fund (ETF) Emas sebagai salah satu inovasi untuk memperluas pilihan instrumen investasi sekaligus meningkatkan likuiditas pasar modal Indonesia.
Menurutnya, perkembangan ETF berbasis emas di pasar keuangan dunia menunjukkan adanya minat yang cukup besar dari investor. Pada 2025, aset kelolaan ETF emas secara global tercatat mencapai US$559 miliar dengan kepemilikan emas sekitar 4.025 ton.
Juda menekankan bahwa karakteristik ETF Emas yang memiliki aset dasar berupa emas fisik membuat aspek kepercayaan menjadi sangat penting. Pengelolaan penyimpanan emas, proses valuasi, hingga akuntabilitas transaksi harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai inovasi dalam industri pasar modal harus berjalan seiring dengan penerapan integritas. Kepercayaan investor, menurutnya, merupakan fondasi utama agar inovasi dan pengembangan instrumen keuangan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Peluncuran ETF Emas diharapkan tidak sekadar meningkatkan nilai dan ukuran pasar modal domestik. Instrumen tersebut juga diharapkan mampu mendorong pasar modal Indonesia menjadi lebih dalam, inklusif, prudent, serta memiliki kredibilitas yang semakin kuat di tengah persaingan pasar keuangan regional dan global.
Pemerintah pun mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga kepercayaan publik, memperkuat integritas, dan menghadirkan inovasi yang dapat mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.