(Beritadaerah-Kolom) Dalam banyak diskusi ekonomi, pertumbuhan sering dijadikan ukuran utama keberhasilan pembangunan. Produk Domestik Bruto (PDB) yang meningkat dianggap sebagai bukti bahwa kesejahteraan masyarakat ikut membaik. Namun, menurut Iwan J. Azis, ukuran tersebut belum tentu menggambarkan kenyataan yang terjadi di seluruh wilayah suatu negara. Dalam bukunya Monetary Whispers Across Space, Iwan mengawali dengan pertanyaan mendasar, apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar memperkecil kesenjangan antarwilayah, atau justru memperbesarnya? Pertanyaan ini menjadi penting karena banyak perencana pembangunan masih menganggap ketimpangan regional sebagai konsekuensi yang sulit dihindari, bahkan sering kali dikesampingkan apabila upaya menguranginya dinilai dapat mengorbankan target pertumbuhan nasional.
Ketimpangan Sering Dikalahkan oleh Target Pertumbuhan
Azis menjelaskan bahwa pembuat kebijakan sering menghadapi dilema antara mengejar pertumbuhan ekonomi nasional dan mengurangi kesenjangan pembangunan. Ketika suatu kebijakan untuk membantu daerah tertinggal diperkirakan memperlambat pertumbuhan nasional atau menunda proyek-proyek strategis, kebijakan tersebut sering kali tidak menjadi prioritas. Dalam praktiknya, proyek-proyek berskala nasional tetap dijalankan meskipun berpotensi memperlebar jurang pembangunan antarwilayah.
Menurut Iwan, kondisi ini muncul bukan hanya karena keterbatasan anggaran, tetapi juga karena belum adanya kesepakatan mengenai penyebab utama ketimpangan regional maupun cara paling efektif untuk mengatasinya. Sebagian perencana menganggap ketimpangan sebagai persoalan yang sangat kompleks sehingga sulit diselesaikan, sedangkan sebagian lainnya percaya bahwa penambahan investasi di daerah tertinggal sudah cukup untuk mengurangi kesenjangan. Aziz kemudian menguji apakah anggapan tersebut benar berdasarkan bukti empiris Indonesia.
Indonesia Memiliki Ketimpangan Regional yang Tinggi
Salah satu temuan penting Iwan adalah bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat ketimpangan antarwilayah yang tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya. Untuk mengukurnya, Azis menggunakan Williamson Index dan Coefficient of Variation, dua indikator yang umum dipakai dalam analisis ketimpangan regional.
Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai kedua indikator Indonesia mendekati 0,8, jauh lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara dengan wilayah luas seperti Brasil, Meksiko, Tiongkok, India, maupun Kolombia. Temuan ini menunjukkan bahwa distribusi aktivitas ekonomi di Indonesia masih sangat terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu sehingga manfaat pertumbuhan belum tersebar secara merata.
Ketimpangan Tidak Hanya Soal Pendapatan
Azis kemudian mengingatkan bahwa ketimpangan regional tidak boleh dipahami hanya sebagai perbedaan pendapatan antardaerah. Ketimpangan juga mencerminkan perbedaan produktivitas, kesempatan kerja, kualitas infrastruktur, kapasitas industri, hingga kemampuan masyarakat menghasilkan nilai tambah.
Dengan kata lain, dua daerah dapat sama-sama mengalami pertumbuhan ekonomi, tetapi apabila satu daerah mampu meningkatkan produktivitas jauh lebih cepat daripada daerah lain, maka kesenjangan pembangunan tetap akan melebar. Oleh karena itu, ukuran kesejahteraan regional perlu melihat kemampuan suatu wilayah menciptakan aktivitas ekonomi yang produktif, bukan hanya besarnya nilai output yang dihasilkan.
Transformasi Struktural Belum Berjalan Sempurna
Berikutnya Iwan membahas perubahan struktur ekonomi Indonesia. Secara teori, pembangunan ekonomi ditandai oleh perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju manufaktur, kemudian berkembang ke sektor jasa dengan produktivitas yang lebih tinggi. Transformasi tersebut biasanya meningkatkan efisiensi, memperbesar nilai tambah, dan mendorong kenaikan pendapatan masyarakat.
Namun Iwan menunjukkan bahwa proses tersebut tidak selalu berlangsung demikian di Indonesia. Memang terjadi pergeseran menuju sektor jasa, tetapi sebagian besar pertumbuhan jasa justru berasal dari perdagangan eceran dan kegiatan informal yang memiliki produktivitas relatif rendah. Berbeda dengan negara maju yang didominasi jasa modern seperti keuangan, teknologi informasi, konsultansi, dan telekomunikasi, sektor jasa di banyak daerah Indonesia masih didominasi usaha kecil dengan nilai tambah terbatas.
Pertumbuhan Tanpa Produktivitas
Inilah alasan mengapa Azis menggunakan istilah “Expanding Unequally and Unproductively.” Perekonomian memang terus berkembang, tetapi peningkatan output tersebut tidak selalu disertai peningkatan produktivitas tenaga kerja.
Perpindahan tenaga kerja dari pertanian menuju sektor jasa belum otomatis meningkatkan efisiensi ekonomi apabila pekerjaan baru yang tersedia tetap memiliki produktivitas rendah. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh bertambahnya jumlah aktivitas ekonomi daripada peningkatan kemampuan menghasilkan nilai tambah. Kondisi ini membuat kualitas pertumbuhan menjadi kurang optimal dan semakin memperbesar kesenjangan antara wilayah yang memiliki industri modern dengan wilayah yang masih bergantung pada kegiatan ekonomi tradisional.
Produktivitas Menjadi Kunci Pemerataan
Pemerataan pembangunan tidak cukup dicapai melalui peningkatan investasi atau percepatan pertumbuhan semata. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa investasi tersebut mampu meningkatkan produktivitas ekonomi lokal. Tanpa peningkatan produktivitas, transformasi struktural hanya akan menghasilkan pertumbuhan yang dangkal dan memperbesar ketimpangan antarwilayah.
Melalui analisis berbagai indikator regional, Iwan J. Azis menunjukkan bahwa tantangan terbesar Indonesia bukan sekadar menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melainkan menciptakan pertumbuhan yang produktif, inklusif, dan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan nasional tidak lagi diukur hanya dari besarnya PDB, tetapi juga dari kemampuan setiap daerah memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Kondisi Papua
Pengalaman saya saat berkunjung ke Manokwari Papua memberikan gambaran yang menarik mengenai argumentasi Iwan J. Azis. Secara struktural memang telah terjadi perubahan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Generasi muda tidak lagi banyak memilih bekerja sebagai nelayan atau berkebun sebagaimana generasi sebelumnya. Sebagian besar mulai beralih ke sektor jasa yang dianggap menawarkan peluang ekonomi yang lebih baik.
Namun, perubahan struktur ekonomi tersebut ternyata belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan produktivitas. Banyak pekerjaan di sektor jasa masih berada pada aktivitas dengan nilai tambah yang relatif rendah, sehingga belum mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Dalam praktiknya, mereka juga harus bersaing dengan para pendatang yang umumnya memiliki keterampilan, pengalaman, jaringan usaha, atau modal yang lebih kuat. Akibatnya, meskipun transformasi struktural telah berlangsung, manfaat ekonominya belum dinikmati secara merata oleh masyarakat lokal.
Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa perpindahan tenaga kerja dari sektor primer ke sektor jasa, sebagaimana dijelaskan Azis, bukanlah jaminan bahwa produktivitas akan meningkat. Yang lebih menentukan adalah kualitas sumber daya manusia, kemampuan menghasilkan nilai tambah, serta ekosistem ekonomi yang mendukung lahirnya kegiatan usaha yang lebih produktif. Tanpa ketiga faktor tersebut, transformasi ekonomi hanya akan mengubah jenis pekerjaan masyarakat, tetapi belum tentu mengubah tingkat kesejahteraan mereka. Dalam konteks ini, ketimpangan tidak hanya terjadi karena perbedaan kesempatan kerja, tetapi juga karena perbedaan produktivitas antar pelaku ekonomi di ruang yang sama.
Pengalaman di Manokwari memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, meskipun penting, tidak secara otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan. Tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas usaha lokal, dan akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi, transformasi struktural berisiko memperlebar kesenjangan produktivitas. Dalam konteks Papua, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari meningkatnya aktivitas ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal mampu menjadi pelaku utama yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut. Jika tidak ketimpangan akan semakin lebar sekalipun pertumbuhan ekonomi terjadi.