(Beritadaerah-Jakarta) Mendorong aparatur sipil negara (ASN) menggunakan transportasi umum merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun budaya mobilitas yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Kebijakan ini tidak sekadar mengubah cara pegawai berangkat ke kantor, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengurangi kemacetan, menekan polusi udara, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan yang mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025. Kebijakan tersebut bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh ASN, mulai dari perjalanan berangkat kerja, pelaksanaan tugas kedinasan, hingga perjalanan pulang. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan ASN sebagai teladan dalam mendukung sistem transportasi publik.
Kebijakan tersebut memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta yang selama ini didominasi penggunaan kendaraan pribadi. Berkurangnya kendaraan di jalan diharapkan dapat meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat.
Kedua, meningkatkan penggunaan transportasi publik. Pemerintah ingin mendorong pemanfaatan berbagai moda transportasi seperti TransJakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, KRL Commuter Line, layanan JakLingko, hingga sepeda sebagai sarana mobilitas harian. Semakin banyak ASN yang menggunakan transportasi umum, semakin besar pula peluang masyarakat mengikuti kebiasaan tersebut.
Ketiga, menjadikan ASN sebagai contoh dalam mendukung kebijakan pemerintah. Sebagai pelayan publik, ASN tidak hanya menjalankan regulasi, tetapi juga diharapkan mampu memberikan teladan melalui perilaku sehari-hari, termasuk dalam memilih moda transportasi yang lebih ramah lingkungan.
Keempat, berkontribusi terhadap perbaikan kualitas udara. Pengurangan penggunaan kendaraan pribadi akan berdampak pada menurunnya emisi gas buang, sehingga kualitas lingkungan perkotaan dapat semakin baik.
Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada aturan yang mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum, tetapi juga pada komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Infrastruktur yang nyaman, aman, tepat waktu, dan terintegrasi akan menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Gagasan mendorong ASN menggunakan transportasi umum sebenarnya bukan hal baru. Pada era gubernur sebelumnya, kebijakan serupa pernah diterapkan pada hari-hari tertentu sebagai bagian dari upaya mengurangi kemacetan dan membangun budaya menggunakan angkutan umum. Penerapan ini membuat sejumlah pemerintah daerah lainnya juga pernah mengadopsi kebijakan yang sejalan dengan semangat tersebut.