(Beritadaerah-Nasional) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kestabilan nasional merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal tersebut disampaikan dalam forum panel Rapat Pimpinan (Rapim) Polri di Jakarta, Rabu (11/2), yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
Dalam paparannya, ia menguraikan bahwa stabilitas yang dinamis hanya dapat dicapai apabila program pembangunan berjalan efektif dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang terjaga serta kepastian hukum yang konsisten dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan rasa aman bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.
Ia berpandangan bahwa selama pertumbuhan dan stabilitas ekonomi domestik mampu dipertahankan, kondisi nasional akan tetap kokoh. Karena itu, sinergi lintas lembaga, termasuk dukungan dari Polri dan Kementerian Dalam Negeri, dipandang krusial untuk memastikan roda perekonomian nasional terus bergerak secara optimal.
Pemerintah, lanjutnya, juga telah membuka kanal debottlenecking sebagai upaya mengurai hambatan investasi dan memperbaiki iklim usaha. Ia mendorong keterlibatan aktif Polri dalam menindaklanjuti berbagai kendala di lapangan agar kepercayaan dunia usaha dan investor terhadap Indonesia semakin kuat.
Dari sisi anggaran, dukungan terhadap institusi Polri disebut terus meningkat. Dalam kurun 2021–2026, belanja Polri tumbuh rata-rata 5,7 persen per tahun. Kenaikan tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas operasional, modernisasi peralatan, serta peningkatan kualitas pengamanan. Dengan kapasitas yang lebih baik, Polri diharapkan mampu menciptakan ketertiban dan kepastian hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Menutup pernyataannya, Menteri Keuangan mengingatkan agar setiap alokasi anggaran dimanfaatkan secara efektif dan akuntabel, sehingga benar-benar memberikan dampak positif bagi stabilitas nasional dan kemajuan ekonomi Indonesia.