(Beritadaerah-Jakarta) Kementerian Keuangan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahun 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (10/9). Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama jajaran wakil menteri menekankan arah kebijakan fiskal tahun depan serta lima program prioritas yang menjadi landasan pengelolaan keuangan negara.
Kelima agenda strategis tersebut mencakup: penyusunan kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi; pengelolaan penerimaan negara; pengelolaan belanja negara; pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko; serta dukungan manajemen kelembagaan. Seluruhnya dijalankan secara terpadu oleh unit eselon I agar pengelolaan fiskal tetap adaptif dan berkesinambungan.
Program penyusunan kebijakan fiskal diarahkan untuk menghadirkan langkah-langkah proaktif sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam forum ekonomi global. Pada sisi penerimaan negara, fokus diberikan pada optimalisasi pendapatan dari perpajakan, bea cukai, dan PNBP, yang didukung oleh percepatan digitalisasi. Sementara itu, program belanja negara menitikberatkan pada peningkatan kualitas belanja agar lebih adil, efisien, dan produktif, termasuk kolaborasi pusat-daerah dalam pelaksanaan program prioritas seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan cek kesehatan gratis.
Program berikutnya menyoroti pentingnya tata kelola APBN yang transparan dan berkelanjutan melalui manajemen kas, aset, pembiayaan, serta mitigasi risiko yang lebih optimal. Sedangkan dukungan manajemen berfokus pada transformasi digital, penguatan manajemen strategis, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kemenkeu.
Purbaya menegaskan bahwa lima program ini dipandang sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus mempercepat transformasi ekonomi nasional. Ia menyebut alokasi tersebut juga ditujukan untuk memperkuat kualitas layanan publik dan mewujudkan pertumbuhan yang lebih inklusif.