(Beritadaerah-Jakarta) Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari ekosistem kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) global jika didukung oleh regulasi yang adaptif dan inklusif dalam pengembangannya.
Regulasi yang saat ini dirancang oleh pemerintah memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor industri, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas digital.
“Kehadiran semua pemangku kepentingan dalam proses perumusan regulasi AI sangat krusial agar Indonesia dapat mengambil peran strategis di ekosistem AI global sekaligus memastikan pemanfaatan teknologi ini berjalan optimal di dalam negeri,” ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, dalam pernyataannya di Dialog Kebijakan AI yang berlangsung di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2025).
Nezar menekankan bahwa pemerintah membuka ruang diskusi seluas-luasnya bagi para pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam merancang kebijakan AI yang tidak hanya mempercepat inovasi tetapi juga mampu mengantisipasi berbagai risiko.
Sebagai langkah awal, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menginisiasi Dialog Kebijakan AI, yang akan terdiri dari tujuh sesi diskusi tematik.
Setiap sesi akan mengulas peluang serta tantangan dalam penerapan AI di berbagai sektor utama, termasuk e-commerce, keuangan dan perbankan, kesehatan, pendidikan, ekonomi kreatif, keberlanjutan, serta aspek lintas sektor lainnya.
Diskusi perdana berfokus pada sektor e-commerce, yang telah menjadi salah satu pilar utama ekonomi digital Indonesia. Sektor ini memiliki potensi besar dalam pemanfaatan AI, terutama dengan prediksi nilai pasar yang diperkirakan mencapai US$150 miliar (sekitar Rp2.436 triliun) pada 2030 mendatang.
“Dengan nilai pasar e-commerce yang diproyeksikan mencapai US$150 miliar pada 2030, kita perlu memastikan bahwa adopsi AI di sektor ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi konsumen, pelaku usaha, dan ekosistem digital secara keseluruhan,” ungkap Nezar.
Menurutnya, AI dapat berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional, menciptakan pengalaman pengguna yang lebih personal, serta mengoptimalkan rantai pasok di tingkat global.
Namun, ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti perlindungan privasi dan keamanan data, regulasi pertukaran data lintas negara, serta potensi penyalahgunaan teknologi yang perlu diantisipasi dengan kebijakan yang cermat.
“Selain integrasi ke dalam rantai pasok global, ada tantangan spesifik dalam sektor digital, termasuk perlindungan data pribadi, mekanisme berbagi data antarnegara, serta risiko penyalahgunaan AI yang harus kita mitigasi,” jelasnya.
Karena itu, Nezar menegaskan bahwa kebijakan AI harus dirancang dengan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan, melalui partisipasi aktif dan masukan konstruktif dari seluruh pihak terkait.
Dengan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, pemerintah berkomitmen untuk merancang regulasi AI yang mendorong inovasi sekaligus melindungi kepentingan publik.
“Melalui diskusi yang terbuka dan partisipatif, kita dapat memastikan bahwa perkembangan AI di Indonesia tidak hanya maju dari sisi teknologi, tetapi juga bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.