Pemerintah Dorong Pemda Perkuat Stok Beras dan Infrastruktur Pertanian untuk Swasembada Pangan

(Beritadaerah-Jakarta) Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fokus utama dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal ini ditegaskan dalam rapat koordinasi bidang pangan yang digelar di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/12/2024). Rapat tersebut menyoroti pentingnya optimalisasi stok Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) dan pengembangan infrastruktur pertanian sebagai langkah strategis menuju swasembada pangan.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengapresiasi Provinsi Jawa Barat atas keberhasilannya menjadi sentra produksi beras dengan CBPD tertinggi di Indonesia. Hingga 20 Desember 2024, total CBPD di Jawa Barat tercatat mencapai 6.072 ribu ton, yang terdiri dari 2.652 ribu ton di tingkat provinsi dan 3.420 ribu ton di tingkat kabupaten/kota.

“Jawa Barat telah menunjukkan contoh yang baik dengan memiliki neraca pangan daerah yang jelas. Langkah ini perlu diikuti daerah lain untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Arief dalam siaran pers yang diterima pada Rabu (25/12/2024).

Namun, Arief menyoroti tantangan yang masih dihadapi, seperti kesulitan pemasaran hasil panen oleh 5,93 persen petani di Jawa Barat, berdasarkan Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Ia mengusulkan agar pemerintah daerah memperbanyak pembangunan Rice Milling Unit (RMU) untuk meningkatkan efisiensi pengolahan gabah dan memperluas pasar beras ke daerah lain.

“Kemampuan mengeringkan, mengolah, dan mendistribusikan gabah menjadi beras berkualitas akan membantu mengurangi inflasi pangan dan meningkatkan pendapatan petani,” jelas Arief.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menambahkan pentingnya kerja sama antara Pemda dan Perum Bulog menjelang panen raya yang diperkirakan pada Februari-Maret 2025. Zulhas memastikan harga gabah petani tetap stabil, dengan kisaran Rp6.500 hingga Rp7.000 per kilogram. Keputusan final mengenai harga akan disampaikan kepada Presiden.

“Kita harus memastikan gabah petani terserap dengan harga yang layak, sehingga mereka termotivasi untuk meningkatkan produksi,” tegas Zulhas.

Rapat ini juga menekankan perlindungan lahan sawah sesuai dengan amanat UU No. 41 Tahun 2009 agar lahan pertanian tidak beralih fungsi. Kebijakan penyesuaian harga gabah juga menjadi perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Produksi beras nasional diperkirakan mencapai 3,28 juta ton pada Januari-Februari 2025, naik signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.

Dengan langkah strategis ini, pemerintah berharap dapat memperkuat sinergi antarinstansi dan pemda dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.