(Beritadaerah-Nasional) Pemerintah terus melakukan pembenahan kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah, serta meningkatkan ketersediaan cadangan devisa. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan dua kebijakan utama, yakni pengelolaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan pengaturan ekspor komoditas SDA strategis melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) Persero.
Sejumlah penyesuaian kebijakan mulai disiapkan pemerintah. Di antaranya adalah memperluas cakupan negara mitra dalam penerapan Pasal 18A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 menjadi tujuh negara dan kawasan, dengan dukungan 16 bank devisa sebagai tempat penempatan dana. Pemerintah juga tengah mengkaji pelonggaran ketentuan penukaran DHE ke Rupiah. Sementara itu, Portal DSI yang dikenal dengan nama NADI ditargetkan dapat beroperasi secara penuh mulai 1 Januari 2027.
Perkembangan kebijakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan DHE SDA dan Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis melalui BUMN Ekspor (DSI) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada pekan lalu. Pertemuan yang diselenggarakan secara tatap muka dan daring tersebut melibatkan sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, asosiasi pengusaha sektor SDA, serta para eksportir.
Airlangga menjelaskan bahwa penyempurnaan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjalankan arahan Presiden dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Selain menjaga stabilitas nilai tukar dan meningkatkan cadangan devisa, pemerintah juga ingin memastikan pengelolaan kekayaan alam Indonesia memberikan kontribusi optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam penerapannya, PP Nomor 2 Tahun 2026 mewajibkan eksportir dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan memasukkan seluruh atau 100 persen DHE SDA ke dalam Sistem Keuangan Indonesia melalui Rekening Khusus (Reksus) DHE SDA.
Untuk hasil ekspor nonmigas, seluruh devisa wajib ditempatkan selama sekurang-kurangnya 12 bulan. Sementara itu, eksportir migas diwajibkan menempatkan minimal 30 persen DHE dengan jangka waktu paling singkat tiga bulan pada bank devisa milik BUMN.
Pemerintah menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak berarti dana hasil ekspor milik pelaku usaha dibekukan. Selama periode penempatan, eksportir nonmigas masih diperbolehkan memanfaatkan dananya untuk sejumlah kebutuhan operasional dan kewajiban perusahaan. Penggunaan tersebut mencakup penukaran ke Rupiah maksimal 50 persen, pembayaran pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pembagian dividen, serta pembelian barang dan jasa, termasuk barang modal.
Selain itu, dana juga dapat digunakan untuk membayar pinjaman yang berkaitan dengan pengadaan barang modal maupun kebutuhan modal kerja dalam valuta asing. Namun, penggunaan tersebut tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk memastikan dana berada dalam Rekening Khusus DHE valas.
Eksportir juga memiliki beberapa alternatif instrumen untuk menempatkan devisa hasil ekspornya. Pilihan tersebut meliputi deposito perbankan, Term Deposit (TD) Valas DHE Bank Indonesia, Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) dengan tenor hingga 12 bulan, serta Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam valuta asing.
Dana DHE yang telah ditempatkan juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan perusahaan. Di antaranya sebagai dasar transaksi swap untuk lindung nilai bersama Bank Indonesia, jaminan kredit dalam Rupiah, maupun transaksi foreign exchange swap dengan perbankan.
Dari sisi perbankan, DHE SDA dapat diterima sebagai agunan tunai. Bahkan, pembiayaan yang memperoleh jaminan dari dana DHE SDA berpeluang dikecualikan dari penghitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), selama memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan.
Pasal 18A Kini Mencakup Tujuh Negara dan Kawasan Mitra
Pemerintah juga memperluas penerapan Pasal 18A dalam PP Nomor 21 Tahun 2026 yang memberikan fasilitas khusus bagi eksportir sektor pertambangan. Ketentuan ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan perjanjian bilateral, nota kesepahaman, maupun kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan negara mitra.
Melalui skema tersebut, eksportir yang memenuhi persyaratan hanya diwajibkan menempatkan sedikitnya 30 persen DHE selama minimal tiga bulan. Dengan demikian, sisa 70 persen dana dapat digunakan secara lebih fleksibel sesuai kebutuhan perusahaan. Penempatan dana juga dapat dilakukan melalui bank devisa non-BUMN yang telah ditetapkan pemerintah.
Fasilitas ini bersifat pilihan atau opsional bagi eksportir. Namun, apabila dipilih, seluruh ketentuan dalam skema tersebut harus diterapkan sebagai satu paket dan keputusan penggunaannya hanya dapat dilakukan satu kali.
Perluasan cakupan negara mitra merupakan salah satu hasil evaluasi dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) pada 3 November 2026. Dalam keputusan tersebut, pemerintah menambahkan Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa ke dalam daftar mitra yang sebelumnya telah mencakup Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok termasuk Hong Kong, serta Australia.
Dengan penambahan tersebut, cakupan kebijakan kini meliputi tujuh negara dan kawasan mitra. Pemerintah juga memperluas pilihan bank penempatan menjadi 16 bank devisa, yang terdiri atas lima bank milik negara dan 11 bank non-BUMN. Salah satu bank yang baru masuk dalam daftar tersebut adalah PT Bank OCBC NISP Tbk.
Penetapan bank-bank yang dapat menjadi tempat penempatan DHE dilakukan berdasarkan sejumlah persyaratan umum dan khusus yang terukur. Pemerintah memastikan proses pemilihannya berlangsung secara transparan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan kepastian kepada para eksportir.
Selain memperluas negara mitra dan pilihan perbankan, Rakortas juga menyepakati penyempurnaan persyaratan eksportir yang dapat memanfaatkan fasilitas Pasal 18A. Perubahan tersebut mencakup pengakuan terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT) serta kepemilikan saham tidak langsung melalui mekanisme Ultimate Beneficial Ownership (UBO).
Untuk mendukung penerapan ketentuan baru tersebut, pemerintah akan segera menyiapkan kajian teknis sebagai landasan perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2026.
Airlangga turut mengingatkan perusahaan eksportir yang memiliki struktur kepemilikan tidak langsung melalui UBO agar secara aktif menyampaikan informasi dan keterbukaan mengenai pemilik manfaat akhir perusahaan. Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah dapat melakukan verifikasi terhadap pihak yang berhak memperoleh fasilitas kebijakan.
Sebelum perubahan PMK Nomor 48 Tahun 2026 resmi diberlakukan, seluruh pelaksanaan kebijakan masih harus mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Dengan berbagai penyempurnaan tersebut, pemerintah berharap pengelolaan DHE SDA semakin efektif, memberikan kepastian bagi dunia usaha, serta mampu memperkuat kontribusi sektor ekspor terhadap stabilitas ekonomi dan ketahanan devisa nasional.