Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari penguatan konektivitas perdagangan antardaerah dengan mempertemukan wilayah surplus produksi dan daerah yang mengalami keterbatasan pasokan. Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag pada 27 Oktober 2026, harga cabai rawit di Halmahera Utara tercatat sekitar Rp150.000/kg.
“Melalui fasilitasi ini, kami berharap tambahan pasokan dapat menjaga keseimbangan harga serta memastikan masyarakat memperoleh bapok dengan harga terjangkau,” ujar Budi Santoso.
Pengiriman tersebut merupakan hasil kerja sama distribusi pangan yang difasilitasi Kemendag bersama Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara dan didukung Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Utara, Nyoter Koenoe, mengapresiasi langkah tersebut. Ia berharap tambahan pasokan dari Jawa Timur dapat memperlancar distribusi dan menekan harga cabai yang telah melonjak. Pemerintah daerah menargetkan harga dapat turun hingga di bawah Rp100.000/kg.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menegaskan, fasilitasi perdagangan antardaerah menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi. Kemendag mendorong kerja sama antara daerah yang mengalami kenaikan harga di atas harga acuan atau harga eceran tertinggi dengan wilayah sentra produksi.
Penguatan kerja sama antardaerah (KAD) juga dilakukan melalui fasilitasi penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan Pemerintah Kabupaten Malang pada 19 Oktober 2026, dengan dukungan Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Untuk mengatasi kendala logistik, Kemendag memperkuat koordinasi dengan Bapanas dan penyedia transportasi. Pengiriman telur dapat dioptimalkan melalui PT Pelni, sedangkan cabai dapat dipertimbangkan menggunakan jalur udara dengan memperhitungkan waktu tempuh dan efisiensi biaya.
Upaya pemerataan distribusi turut didukung program Gerai Maritim melalui Tol Laut dan Jembatan Udara. Program tersebut menjangkau 63 kota/kabupaten melalui Tol Laut dan 12 kabupaten melalui Jembatan Udara, serta mencatat penurunan harga rata-rata 11,22 persen.
Pemantauan arus barang juga diperkuat melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW). Sepanjang Januari–September 2026, pelaporan angkutan barang antarpulau mencakup 244 pelabuhan dengan volume 541,26 juta ton. Kemendag berharap berbagai langkah tersebut dapat memperkuat pasokan, mengurangi kesenjangan harga, dan menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat.