(Beritadaerah-Nasional) Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan pemerintahannya yang berfokus pada perbaikan tata kelola dan penguatan kepastian hukum sebagai fondasi utama menciptakan iklim investasi yang sehat. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri sesi *roundtable* Business Summit dalam kunjungan kerjanya di Washington, D.C., Amerika Serikat.
Dalam forum yang mempertemukan pelaku usaha dan pemangku kepentingan global itu, Presiden mengakui masih adanya tantangan struktural di dalam negeri, mulai dari kelemahan tata kelola, praktik korupsi, hingga kinerja kelembagaan yang belum optimal. Menurutnya, pengakuan atas persoalan tersebut menjadi langkah awal untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Ia berpandangan bahwa reformasi yang dijalankan pemerintah memang tidak selalu berjalan mulus dan kerap menghadapi resistensi. Namun, upaya tersebut dinilai mutlak diperlukan demi membangun kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan dunia usaha. Presiden menilai, investor pada dasarnya membutuhkan stabilitas serta sistem hukum yang dapat diandalkan sebelum menanamkan modalnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan keyakinannya bahwa kombinasi stabilitas politik, reformasi berkelanjutan, dan disiplin fiskal akan memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi yang kompetitif di tingkat global. Pemerintah, lanjutnya, bertekad menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sembari memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bijak dan berorientasi jangka panjang.
Strategi pembangunan yang ditempuh juga disebut diarahkan dari tingkat akar rumput agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara merata. Pemerintah ingin memastikan bahwa ekspansi ekonomi tidak hanya mencatat angka makro yang positif, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden didampingi sejumlah anggota kabinet, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Indonesia Rosan P. Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.


