(Beritadaerah-Kolom) Pagi itu, matahari menembus celah tirai kamar kos di Depok. Dimas, 25 tahun, membuka laptopnya untuk ke-173 kalinya dalam dua bulan terakhir. Ia mengetik kata kunci yang sama: “lowongan kerja fresh graduate ekonomi.” Di layar, deretan iklan pekerjaan bermunculan — mulai dari staf administrasi, sales, hingga posisi magang tanpa bayaran. “Sarjana ekonomi, gaji UMR, pengalaman minimal dua tahun,” begitu bunyinya. Ia terkekeh lirih. Dua tahun pengalaman? Padahal, ia baru saja diwisuda.
Dimas bukan satu-satunya. Ia bagian dari lebih dari 12,24 persen pemuda Indonesia yang masih menganggur, dua kali lipat dari rata-rata nasional sebagaimana dicatat Badan Pusat Statistik (BPS, 2025). Negara ini tengah menikmati apa yang disebut sebagai bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif melimpah ruah. Namun, di balik optimisme itu, banyak seperti Dimas yang terjebak dalam paradoks: punya gelar, tapi tak punya pekerjaan.
Sebuah Negeri yang Terlalu Banyak Pelari
Jika pasar kerja adalah lintasan lari, maka jutaan pemuda Indonesia sedang berdesakan di garis start. Mereka membawa ijazah yang mengilap, semangat yang menyala, dan mimpi untuk menjadi mandiri. Tapi lintasan itu tidak rata. Ada yang jalurnya licin karena persaingan, ada yang berliku karena keterbatasan akses, dan ada pula yang terjal karena mismatch — ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan.
Menurut BPS, lebih dari 36 persen pekerja muda di Indonesia bekerja tidak sesuai dengan tingkat pendidikannya. Sekitar 22 persen overeducated, artinya pendidikannya terlalu tinggi untuk pekerjaan yang digeluti. Sementara 13 persen undereducated, atau bekerja di posisi yang seharusnya menuntut kualifikasi lebih tinggi dari yang mereka miliki.
Dimas termasuk kelompok pertama. Ia kini bekerja sebagai kasir di sebuah kafe kecil. Gajinya pas-pasan untuk membayar sewa kamar dan makan sederhana. Setiap kali melihat slip gaji, ia teringat kalimat dosennya dulu: “Pendidikan itu investasi, hasilnya pasti kembali.” Tapi baginya, investasi itu belum berbuah. Justru terasa seperti utang — utang harapan yang belum lunas.
Dari Kampus ke Pintu Pabrik
Sementara di ujung lain Jawa Timur, ada Siti, 23 tahun, lulusan SMA yang bekerja di pabrik garmen. Ia bagian dari kelompok undereducated yang jumlahnya terus bertambah. Ia tak punya gelar tinggi, tapi tangannya lincah menjahit ribuan potong pakaian setiap minggu. Meski pendidikannya rendah, pengalamannya di lapangan membuatnya cepat diterima ketika melamar.
Namun, data BPS menunjukkan, pemuda seperti Siti lebih lambat memperoleh pekerjaan baru bila kehilangan yang lama. Mereka sering kali harus berpindah antar sektor, dari pabrik ke warung, dari warung ke toko. “Kalau kontrak habis, ya cari lagi,” katanya sambil tersenyum getir. Ia tahu, kontrak kerja adalah janji yang tak pernah abadi.
Dalam istilah statistik, kelompok seperti Siti memiliki hazard ratio 0,89 — artinya peluang mereka untuk cepat mendapat pekerjaan baru 10 persen lebih rendah dibandingkan mereka yang pekerjaannya sesuai dengan pendidikan. Tapi di balik angka itu, tersembunyi ketahanan yang luar biasa: ketekunan, keberanian, dan keikhlasan untuk tetap berlari di lintasan yang tak pernah pasti.
Para Pemenang yang Tak Disorot
Di pinggiran Makassar, Rafiq, 28 tahun, baru saja membuka bengkel kecil. Ia pernah kuliah teknik, tapi tak tamat. Kini ia memperbaiki motor-motor warga dengan peralatan sederhana yang dibeli dari tabungan hasil kerja serabutan. Dalam data resmi, ia mungkin tercatat sebagai pekerja informal. Namun di balik label itu, ia sedang menciptakan lapangan kerja kecil untuk dirinya sendiri dan dua orang temannya.
Menurut BPS, hanya sekitar 0,5 persen pemuda Indonesia yang menjadi wirausahawan white collar, yakni berusaha sendiri di bidang profesional atau manajerial. Angka itu bahkan menurun dalam tiga tahun terakhir. Padahal, dunia internasional menegaskan bahwa kewirausahaan muda adalah motor penting untuk menciptakan lapangan kerja dan inovasi baru.
Tetapi realita di lapangan tidak seindah teori. Akses modal terbatas, izin rumit, dan minimnya bimbingan membuat banyak usaha seperti milik Rafiq berumur pendek. “Kalau hujan, sepi. Kalau spare part mahal, rugi,” ujarnya sambil tertawa lelah. Namun, di balik kegetiran itu, ada harapan bahwa kerja keras akan menemukan jalannya sendiri.
Ketika Gelar Tak Lagi Sakti
Suatu sore di Jakarta Selatan, Mira — 27 tahun, lulusan S2 komunikasi — sedang mengetik naskah iklan untuk sebuah merek minuman. Ia menyukai pekerjaannya, meski tahu banyak teman kuliahnya bekerja di posisi yang “lebih rendah” dari ekspektasi. “Dulu saya kira, makin tinggi pendidikan, makin mudah dapat kerja,” katanya. “Nyatanya, malah makin lama.”
Data BPS membuktikan ucapannya. Pemuda dengan pendidikan tinggi 24,5 persen lebih lambat memperoleh pekerjaan dibanding mereka yang berpendidikan rendah. Alasannya beragam: lapangan kerja yang tak seimbang, ekspektasi gaji yang terlalu tinggi, hingga kesenjangan keterampilan digital. Banyak sarjana justru harus menurunkan standar untuk sekadar “masuk dulu”, baru nanti menyesuaikan.
Dalam istilah ekonomi, fenomena ini disebut wage penalty. Mereka yang overeducated justru menerima upah lebih rendah hingga 7,5 persen dibanding yang bekerja sesuai dengan kualifikasi. Gelar yang dulu dianggap jaminan kini menjadi beban. Nilainya “tergerus inflasi kredensial” — ketika terlalu banyak pemegang ijazah sehingga nilainya tak lagi istimewa.
Lintasan Tak Sama untuk Semua
Dalam “lomba” mencari pekerjaan, tak semua pelari punya peluang yang sama. Perempuan, misalnya, 9,47 persen lebih lambat mendapat pekerjaan dibanding laki-laki. Hambatannya bukan semata kualifikasi, melainkan tanggung jawab ganda antara pekerjaan dan rumah tangga, serta bias gender di tempat kerja.
Begitu juga dengan lokasi. Mereka yang tinggal di Pulau Jawa justru 43 persen lebih lambat memperoleh pekerjaan baru dibandingkan luar Jawa. Persaingan ketat di kota-kota besar membuat banyak pemuda harus menunggu lebih lama, bahkan lebih lama daripada yang tinggal di perdesaan. Ironis, sebab Pulau Jawa selama ini dianggap pusat peluang.
Namun, ada temuan yang menarik, pemuda yang sudah menikah 61 persen lebih cepat mendapatkan pekerjaan dibanding yang belum. Bukan karena pasar kerja lebih ramah terhadap mereka, tapi karena tekanan ekonomi keluarga memaksa mereka lebih fleksibel. Banyak yang akhirnya masuk ke sektor informal, pekerjaan sementara, atau usaha kecil. Seperti kata pepatah: lapar adalah motivasi yang paling kuat.
Fleksibilitas dan Kerentanan
Sektor informal menjadi semacam katup penyelamat. Data menunjukkan lebih dari 42 persen pemuda overeducated akhirnya bekerja di sektor informal — dari ojek daring, freelancer, penjaga toko, hingga penulis lepas. Fleksibilitasnya tinggi, tapi perlindungan sosialnya rendah.
“Yang penting kerja,” kata Dimas, kini sambil mengantar pesanan kopi lewat aplikasi. Ia bukan lagi kasir, tapi driver online paruh waktu. Penghasilannya tak menentu, namun ia senang bisa mengatur waktu sendiri. “Daripada nganggur.”
Sementara bagi Siti, sektor informal adalah satu-satunya pilihan. Ia sering berpindah dari pabrik ke usaha rumahan, dari kerja jahit ke jual pulsa. Dalam data, perpindahan antar sektor seperti ini mencapai 40 persen di kalangan undereducated — tertinggi di antara semua kelompok. Setiap transisi butuh adaptasi, keterampilan baru, dan tentu saja waktu yang lebih lama untuk kembali stabil.
Sinyal Baru di Pasar Kerja
Di era digital, ijazah bukan lagi satu-satunya “tiket masuk”. Perusahaan kini mencari sinyal lain: sertifikat pelatihan, kemampuan analisis data, atau pengalaman magang. Analisis BPS menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikasi keahlian menurunkan risiko mismatch hingga 3–5 persen, dan partisipasi dalam program seperti Kartu Prakerja memperkecil risiko hingga 5 persen.
Ini sejalan dengan Teori Sinyal Michael Spence, bahwa pendidikan bukan hanya menambah kemampuan, tapi juga menjadi tanda yang dibaca pemberi kerja. Namun kini, sinyal itu tak lagi cukup hanya berupa ijazah — melainkan juga portofolio digital, sertifikat kompetensi, dan bukti keterampilan nyata.
Siti belum tahu soal Kartu Prakerja. Tapi ia belajar menjahit pola dari YouTube. Dimas mengikuti kursus Google Data Analytics daring gratis. Rafiq menonton tutorial otomotif dari kanal luar negeri. Mereka mungkin bukan statistik yang mencolok, tapi langkah-langkah kecil mereka menunjukkan perubahan arah: generasi yang belajar dari mana saja, bukan hanya dari kampus.
Dari Data ke Diri Sendiri
BPS menyebut, setiap tahun tambahan pengalaman kerja justru sedikit meningkatkan risiko mismatch. Artinya, makin lama seseorang terjebak di pekerjaan yang tak sesuai, makin sulit keluar dari lingkarannya. Ini yang disebut “jebakan karier.”
Dimas merasakannya. Dua tahun sebagai kasir membuatnya dianggap “tidak relevan” saat melamar posisi analis keuangan. “Mereka cari pengalaman yang sejenis,” ujarnya. Kini ia menabung untuk kursus Excel lanjutan. “Biar bisa balik ke jalur,” katanya. Ia sadar, memperbaiki arah butuh usaha sendiri, bukan sekadar menunggu kesempatan.
Bonus Demografi atau Bom Waktu
Indonesia kini berada di puncak masa emas — lebih dari separuh penduduknya berusia produktif. Jika dikelola dengan baik, ini adalah momentum sejarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi bila dibiarkan, bisa menjadi bom waktu.
Karena apa arti bonus demografi jika jutaan pemuda berpendidikan tinggi justru bekerja di sektor yang tak memanfaatkan keterampilannya? Apa artinya populasi produktif jika sebagian besar hidup di pekerjaan rentan tanpa perlindungan?
Di sinilah tantangan sejati bangsa ini, bukan hanya menciptakan pekerjaan, tapi pekerjaan yang layak dan sesuai. Negara perlu menjembatani jurang antara pendidikan dan industri, memperkuat pendidikan vokasi, memperluas sertifikasi kompetensi, dan mengintegrasikan literasi digital sejak dini.
Dari Statistik ke Harapan
Angka-angka dalam laporan BPS itu bukan sekadar barisan data. Ia adalah kisah manusia — tentang Siti yang menjahit dari subuh, Dimas yang masih mencari arah, Mira yang menata ulang mimpinya, dan Rafiq yang memperbaiki motor di tepi jalan sambil menyalakan lagu dangdut dari ponsel tua.
Bonus demografi bukan hanya soal jumlah, tapi tentang makna setiap individu di dalamnya. Mungkin jalan mereka tak selalu lurus, tapi setiap langkah kecil mereka adalah bagian dari lintasan besar menuju masa depan bangsa. Di antara statistik dan harapan, ada denyut kehidupan yang tak bisa dihitung, tapi bisa dirasakan, semangat untuk terus berlari — meski garis finis belum terlihat.
Seperti disimpulkan dalam Badan Pusat Statistik, Cerita Data Statistik untuk Indonesia (2025), ijazah formal tidak lagi cukup untuk menjamin kesesuaian kerja. Yang dibutuhkan kini adalah sinyal kompetensi tambahan, penguasaan teknologi, sertifikasi, pelatihan, dan kemampuan beradaptasi. Dengan itu, bonus demografi bisa berubah dari potensi menjadi kenyataan.
Dan mungkin, suatu hari nanti, Dimas akan menulis email baru — bukan untuk melamar pekerjaan, tapi untuk mengumumkan lowongan di perusahaannya sendiri.