(Beritadaerah-Banyuwangi) Uji coba registrasi mandiri bantuan sosial (bansos) berbasis digital yang digelar di Banyuwangi disebut pemerintah sebagai bagian dari langkah reformasi pelayanan publik. Skema tersebut dinilai tidak hanya sebagai inovasi teknis, melainkan juga sebagai upaya untuk memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran sekaligus menutup peluang penyalahgunaan.
Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Nasional Kementerian PAN-RB, Adi Nugroho, menyampaikan bahwa digitalisasi bansos diarahkan untuk menjawab persoalan klasik yang selama ini muncul, yakni salah sasaran penerima serta lambatnya proses distribusi. Ia menambahkan, arahan Presiden menekankan pentingnya teknologi digital dalam memperbaiki sistem subsidi sehingga potensi korupsi dapat ditekan.
Dalam pemaparannya, Adi mencontohkan kasus subsidi listrik 450 VA yang kerap tidak sesuai tujuan, lantaran sebagian justru dipakai oleh kos-kosan di perkotaan. Menurutnya, kondisi tersebut memperlihatkan lemahnya basis data penerima, padahal subsidi seharusnya ditujukan khusus bagi keluarga miskin. Ia juga mengingatkan tragedi sosial yang terjadi di Bandung ketika seorang ibu memilih mengakhiri hidup karena tidak mampu menanggung kebutuhan keluarga, yang menjadi pengingat pentingnya bansos yang cepat dan tepat.
Skema uji coba di Banyuwangi dirancang inklusif. Warga yang memiliki ponsel pintar bisa mendaftar secara langsung, sedangkan mereka yang tidak memiliki perangkat digital tetap dapat terbantu lewat pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat desa. Adi menegaskan bahwa digitalisasi tidak boleh menjadi hambatan, sebab prinsip yang dipegang adalah agar semua lapisan masyarakat bisa mengakses bantuan.
Data setiap pendaftar akan diverifikasi silang dengan catatan kependudukan serta basis data administratif lain, sehingga diharapkan mampu mempersempit ruang manipulasi dan memberikan kepastian alasan seseorang berhak atau tidak berhak menerima bansos.
Lebih lanjut, Adi menyebutkan bahwa sistem ini dirancang dengan mengedepankan keterbukaan. Masyarakat berhak mengetahui status pengajuannya, sehingga proses dapat berlangsung lebih transparan dan akuntabel. Ia juga menegaskan bahwa uji coba ini bukan hanya soal teknis, melainkan juga soal membangun kepercayaan publik agar reformasi dapat diterima masyarakat luas.
Jika berhasil, mekanisme registrasi mandiri berbasis digital ini tidak hanya akan dipakai untuk bansos, tetapi juga untuk subsidi lain, termasuk LPG dan BBM. Dengan nilai subsidi yang mencapai lebih dari Rp500 triliun per tahun, reformasi ini dianggap krusial agar benar-benar menyentuh kelompok yang berhak.
Langkah tersebut sekaligus selaras dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama agenda penghapusan kemiskinan absolut serta pemantapan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Pemerintah menargetkan hasil evaluasi uji coba di Banyuwangi bisa dipublikasikan pada akhir 2025.
Adi menekankan bahwa perubahan ini tidak boleh tergesa-gesa. Reformasi, menurutnya, bukan sekadar cepat, melainkan juga harus tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menutup dengan penegasan perlunya kolaborasi lintas kementerian dan daerah untuk menjaga konsistensi, karena digitalisasi bansos merupakan bagian penting dari transformasi pelayanan publik yang membutuhkan dukungan semua pihak.