(Beritadaerah-Nasional) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi nasional tidak dapat dicapai tanpa perubahan besar dalam iklim investasi. Ia menilai bahwa posisi Indonesia masih kalah bersaing dengan sejumlah negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia—yang terlihat dari keputusan Nvidia yang lebih memilih Johor sebagai lokasi investasi dibandingkan Indonesia.
Sebagai langkah perbaikan, pemerintah membentuk Task Force Debottlenecking yang bertugas menyelesaikan berbagai persoalan yang menghambat arus investasi. Kelompok kerja ini disiapkan sebagai jalur resmi bagi dunia usaha untuk mengajukan kendala nyata di lapangan, yang kemudian akan dibahas dan diputuskan melalui sidang debottlenecking rutin.
Dalam pembukaan Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta, Menkeu menjelaskan bahwa pelaku usaha dapat menyampaikan langsung hambatan yang dihadapi, dan pemerintah akan membahasnya melalui sidang khusus yang ia pimpin sendiri. Ia menegaskan telah mengalokasikan satu hari penuh setiap pekannya untuk menangani isu-isu tersebut.
Menkeu meyakini bahwa pendekatan yang bertumpu pada penyelesaian masalah lapangan akan mempercepat perbaikan ekosistem investasi nasional. Optimisme ini didukung rekam jejak penyelesaian 193 kasus debottlenecking dengan nilai total mencapai Rp894 triliun pada periode 2016–2019. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan baru yang disusun nantinya akan berangkat dari realita di lapangan, bukan dari tumpukan regulasi semata.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan pasar domestik agar tidak dibanjiri barang ilegal impor. Pengetatan masuknya produk bekas ilegal disebut sebagai langkah untuk memperkuat posisi industri dalam negeri.
Pemerintah melihat bahwa sinergi antara penguatan konsumsi domestik, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, serta perbaikan menyeluruh iklim investasi menjadi faktor utama untuk mendorong ekonomi tumbuh di kisaran 6 persen mulai tahun depan. Langkah ini diharapkan mampu mengantar Indonesia mencapai target pertumbuhan hingga 8 persen dalam beberapa tahun mendatang.
Menkeu menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa target tersebut tidak mudah, namun dapat dicapai secara bertahap apabila pembenahan dilakukan secara konsisten.