(Beritadaerah-Jakarta) Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional menjelang Idulfitri dengan menerapkan kebijakan strategis yang mendukung kesejahteraan petani serta stabilitas harga beras di pasaran. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memastikan pasokan pangan yang cukup, serta menjaga keseimbangan harga beras dan gabah di tingkat petani maupun konsumen.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025, yang mengamanatkan Perum Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti peran sentral Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan stok beras yang optimal.
“Sebanyak Rp16,6 triliun dari APBN dialokasikan sebagai investasi bagi Bulog untuk membeli beras dan gabah dari petani dalam negeri pada harga yang telah ditetapkan. Ini sekaligus bertujuan untuk menjaga ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya, Selasa (11/3).
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo, Menkeu menegaskan bahwa pengelolaan dana investasi di Bulog harus dilakukan secara akuntabel, profesional, dan bebas korupsi. Hal ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan petani sekaligus memastikan harga pangan tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap kesejahteraan petani semakin meningkat sejalan dengan harga beras yang lebih terkendali di pasar. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat ketahanan pangan nasional dengan memperkuat sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan cadangan beras.