(Beritadaerah-Jakarta) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memegang peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjadi peredam gejolak ekonomi global. Oleh karena itu, pengelolaan APBN akan terus diperkuat agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan.
“APBN hadir dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk memastikan APBN tetap sehat dan andal sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan optimal,” ujar Menkeu dalam Mandiri Investment Forum 2025 di Jakarta pada Selasa (11/2).
Menkeu menjelaskan bahwa APBN berperan sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui tiga pendekatan, yakni optimalisasi penerimaan negara, belanja yang lebih berkualitas, serta pembiayaan yang inovatif. Dari sisi penerimaan, pemerintah terus melakukan reformasi struktural guna memperkuat sistem perpajakan dan kepabeanan.
*”Kami tengah berinvestasi dalam pengembangan sistem seperti Coretax dan CEISA. Meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya, kami berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem ini agar Indonesia memiliki sistem perpajakan yang lebih modern, akurat, dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya,”* jelas Menkeu.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Presiden telah memberikan arahan untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan menutup celah kebocoran, mengatasi praktik penggelapan, serta memperkuat sinergi antara pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
*”Dengan integrasi data yang lebih baik, wajib pajak akan mendapatkan layanan yang lebih efisien tanpa pengulangan data yang berlebihan, sehingga biaya kepatuhan dapat ditekan,”* tambahnya.
Dalam hal belanja negara, Menkeu menegaskan bahwa pemerintah sedang mendorong efisiensi dan efektivitas anggaran. Presiden Prabowo telah berulang kali menekankan pentingnya belanja negara yang lebih bersih, efisien, dan terarah agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga mendorong skema pembiayaan inovatif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kemitraan dengan sektor swasta dan optimalisasi peran BUMN.
*”Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Untuk mencapai angka tersebut, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu instrumen. Kuncinya adalah meningkatkan produktivitas nasional. Dengan visi menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia serta komitmen terhadap pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan, pemerintah akan mengoptimalkan seluruh kebijakan fiskal guna mencapai pertumbuhan yang lebih berkualitas dan merata,”* pungkas Menkeu.