(Beritadaerah-Banten) Upaya menekan angka stunting di Provinsi Banten adalah tugas bersama, tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada sektor kesehatan semata. Penanganan masalah gizi ini menuntut keterlibatan aktif dan kerja sama dari berbagai lini pemerintahan hingga tingkat akar rumput. Ditekankan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Achmad Dimyati Natakusumah. Menurutnya, pencegahan stunting wajib dimulai dari unit terkecil, yakni keluarga, yang kemudian disokong lewat program pembangunan perdesaan dan sinergi seluruh perangkat daerah.
Hal ini diungkapkan Wagub Dimyati usai mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, bertempat di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, pada Selasa (3/11/2026).
Dalam paparannya, Dimyati menjelaskan bahwa optimalisasi posyandu serta pemastian asupan gizi yang baik bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi warga desa. Sejumlah inisiatif seperti program Koperasi Desa Merah Putih serta pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diyakini ampuh mendongkrak kesejahteraan ekonomi keluarga. Sebagai wujud komitmen konkret, Pemprov Banten kini tengah mematangkan rencana penambahan alokasi Bantuan Keuangan Desa pada tahun 2027 mendatang.
“Desa itu membangun keluarga, keluarga membangun generasi, dan generasi membangun masa depan. Karena itu, pembangunan desa harus menjadi perhatian, bersama,” ucap Wagub Dimyati.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti sepakat dan membeberkan bahwa dari total 20 indikator percepatan penurunan stunting, porsi yang murni berada di bawah sektor kesehatan hanya berjumlah sembilan indikator atau sekitar 30 persen. Sementara itu, 70 persen sisanya (11 indikator) merupakan ranah intervensi sensitif lintas sektor, mencakup bidang pekerjaan umum, ketahanan pangan, keluarga berencana, hingga penataan sanitasi lingkungan.
“Persoalan stunting dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ekonomi keluarga hingga kondisi lingkungan. Melalui Rakor Monev ini, kita berharap seluruh sektor bisa bergerak bersama membentuk Banten Super Team,” ujar Ati. Ia juga menginformasikan bahwa prevalensi stunting di Banten berdasarkan data tahun 2024 berada di angka 21,1 persen, sembari menantikan hasil pengukuran resmi tingkat nasional untuk periode 2025 dan 2026.
Di sisi lain, Mendes PDT Yandri Susanto memilih Provinsi Banten sebagai titik awal kunjungan kerja kementeriannya dalam rangka meninjau langsung penanganan stunting berbasis perdesaan. Yandri menilai bahwa masalah gizi buruk sangat berkorelasi erat dengan tingkat kemiskinan serta minimnya lapangan pekerjaan.
Sebagai contoh nyata, ia mengapresiasi capaian desa-desa ekspor di Kabupaten Pandeglang yang sukses memasarkan produk lokal hingga ke mancanegara. Ia pun mengingatkan agar pemanfaatan dana desa setiap tahunnya dapat diarahkan secara optimal untuk mendukung pencegahan stunting melalui kolaborasi yang terpadu antara pemerintah pusat, daerah, pemerintah desa, dan masyarakat luas, sebagaimana dikutip hari Selasa ini dari Bantenprov.go.id (3/11/2026)