(Beritadaerah-Jakarta) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memasukkan perlindungan dan pengelolaan ekosistem karbon biru ke dalam arah perencanaan pembangunan nasional jangka panjang. Langkah tersebut ditandai dengan peluncuran Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru 2026–2045 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menjelaskan bahwa peta jalan tersebut menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat integrasi aspek lingkungan, ekonomi, dan ekosistem dalam pembangunan nasional. Ia menilai isu karbon biru tidak hanya memiliki arti penting bagi Indonesia, tetapi juga berkaitan dengan agenda lingkungan dan iklim dunia.
Rachmat menyampaikan bahwa pertumbuhan penduduk global akan meningkatkan kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air. Kondisi tersebut juga menjadi tantangan bagi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa. Karena itu, pembangunan nasional dinilai perlu memperhitungkan kemampuan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Menurut Rachmat, pertumbuhan ekonomi tidak dapat lagi dipisahkan dari daya dukung lingkungan. Arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan perencanaan yang jelas, terukur, serta memanfaatkan keunggulan komparatif Indonesia tanpa mengabaikan keberlanjutan ekosistem.
Menguatkan Strategi Darat dan Laut
Karakter Indonesia sebagai negara kepulauan membuat kawasan laut memiliki posisi strategis dalam pembangunan. Dengan sekitar dua pertiga wilayah nasional berupa lautan dan sekitar 17.000 pulau, potensi kelautan dinilai perlu dikembangkan secara lebih optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.
Rachmat menilai keterbatasan daya dukung lahan akibat pertumbuhan penduduk menjadi salah satu alasan perlunya memperluas orientasi pembangunan ke sektor kelautan. Melalui peta jalan karbon biru, pemerintah mulai mengarahkan strategi iklim yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada kawasan daratan menjadi pendekatan terpadu yang menghubungkan ekosistem darat dan laut.
Ia juga melihat masih terdapat banyak pulau yang belum dimanfaatkan secara optimal. Namun, pengembangan potensi tersebut harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan agar kekayaan alam tidak berubah menjadi sumber persoalan baru bagi pembangunan.
Dalam pelaksanaan peta jalan tersebut, Bappenas mendorong koordinasi lintas sektor agar kebijakan dan regulasi dapat berjalan secara terpadu. Lima pilar misi, 10 strategi kunci, serta 21 rencana aksi yang tercantum dalam peta jalan juga diarahkan untuk diselaraskan dengan perencanaan pembangunan tahunan hingga 2029.
Bappenas juga menekankan perlunya pembangunan sistem data terpadu yang didukung mekanisme pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau measurement, reporting and verification (MRV) yang kredibel serta memenuhi standar internasional. Sistem data tersebut dinilai penting untuk memastikan potensi nilai ekonomi karbon Indonesia dapat diakui dan diperhitungkan dalam skema global.
Selain penguatan data, kerja sama internasional juga perlu ditingkatkan, khususnya dalam membangun tata kelola dan pengembangan ekosistem karbon biru. Pemerintah juga didorong untuk memperluas pemanfaatan sumber pembiayaan inovatif dan berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan program perlindungan ekosistem.
Instrumen pembiayaan seperti blue carbon, green sukuk, serta kerja sama perdagangan karbon dengan standar integritas tinggi dinilai dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat pendanaan. Dengan dukungan pembiayaan yang memadai, program perlindungan dan pengelolaan karbon biru diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Masyarakat Pesisir Jadi Bagian Utama
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah pemerataan manfaat ekonomi dari pengelolaan karbon biru. Pemerintah menilai masyarakat pesisir perlu memperoleh manfaat secara langsung dari pengembangan ekosistem tersebut.
Nelayan skala kecil, masyarakat adat, dan komunitas pesisir diarahkan untuk menjadi mitra utama dalam menjaga ekosistem. Karena itu, manfaat ekonomi yang berasal dari pengelolaan karbon biru diharapkan dapat turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kapasitas mereka dalam menjaga lingkungan.
Pengelolaan tersebut juga diarahkan untuk memperhatikan prinsip kesetaraan gender, penyandang disabilitas, serta inklusi sosial. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan karbon biru tidak hanya berorientasi pada aspek lingkungan dan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial.
Bappenas menilai karbon merupakan bagian dari ekosistem global sehingga pengelolaannya memiliki dampak yang melampaui batas wilayah suatu negara. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas teknis dan pendapatan masyarakat pesisir menjadi salah satu unsur penting dalam penerapan Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru 2026–2045.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap ekosistem laut dan pesisir dapat menjadi bagian integral dari strategi pembangunan Indonesia menuju 2045, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat serta berkontribusi terhadap agenda keberlanjutan global.