(Beritadaerah-Kolom) Pertanyaan tentang apakah Ekonomi Indonesia sedang menuju resesi 2026 mungkin terdengar prematur. Pertumbuhan ekonomi masih bergerak. Mal tetap ramai. Kafe penuh. Diskon berseliweran di berbagai platform. Namun, di balik permukaan yang terlihat normal itu, ada sejumlah indikator yang patut dicermati lebih dalam. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membaca arah sebelum tekanan menjadi lebih berat.
Ekonomi Indonesia selama ini sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Lebih dari separuh pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) ditopang oleh belanja masyarakat. Artinya, ketika kelas menengah percaya diri dan aktif berbelanja, ekonomi bergerak. Namun ketika mereka mulai menahan diri, pertumbuhan pun melambat. Dalam konteks itulah, dinamika kelas menengah menjadi kunci membaca arah 2026.
Data menunjukkan perubahan struktur yang tidak bisa diabaikan. Pada 2019, jumlah kelas menengah Indonesia tercatat sekitar 57,33 juta orang atau 21,45 persen dari total penduduk. Dua tahun kemudian, pada 2021, jumlahnya turun menjadi 53,83 juta orang atau 19,82 persen. Penurunan itu berlanjut pada 2023 menjadi sekitar 48,27 juta orang atau 17,44 persen. Dan pada 2024, jumlah kelas menengah tercatat tinggal 47,85 juta orang atau 17,13 persen dari total populasi.
Penurunan hampir 10 juta orang dalam lima tahun bukan sekadar fluktuasi statistik. Ia mencerminkan tekanan riil terhadap daya beli dan stabilitas pendapatan. Kelas menengah adalah tulang punggung konsumsi nasional. Ketika jumlah mereka menyusut, atau ketika sebagian dari mereka turun kelas menjadi kelompok rentan, maka kemampuan konsumsi kolektif ikut tergerus.
Tekanan ini juga tercermin dari data simpanan masyarakat. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan bahwa simpanan dengan saldo di bawah Rp100 juta turun 2,6 persen secara bulanan per Januari 2025. Simpanan dengan saldo Rp100 juta hingga Rp200 juta juga turun 0,4 persen. Bahkan saldo pada rentang Rp2 miliar hingga Rp5 miliar ikut turun 0,1 persen.
Total simpanan golongan kecil ini mencapai sekitar Rp1.078,77 triliun atau 12,1 persen dari total simpanan nasabah. Penurunan ini menunjukkan bahwa bantalan likuiditas rumah tangga mulai terkikis. Saat pandemi, tabungan sempat meningkat karena mobilitas terbatas dan belanja tertahan. Namun setelah ekonomi dibuka, tabungan itu perlahan habis untuk menopang konsumsi yang tidak sepenuhnya didukung kenaikan pendapatan riil.
Di sisi lain, kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, serta cicilan rumah dan kendaraan akibat suku bunga tinggi menambah tekanan pada pengeluaran rutin. Secara nominal, gaji mungkin terlihat naik. Tetapi secara riil, setelah memperhitungkan inflasi, banyak rumah tangga merasa stagnan. Inilah yang disebut erosi daya beli — proses yang berlangsung perlahan, tanpa gejolak dramatis, tetapi berdampak sistemik.
Fenomena lain yang tidak kalah penting adalah tren pemutusan hubungan kerja (PHK). Data 2025 menunjukkan angka PHK yang signifikan di sejumlah provinsi industri utama. Jawa Barat mencatat 18.815 orang terdampak PHK. Jawa Tengah 14.700 orang. Banten 10.376 orang. DKI Jakarta 6.311 orang. Jawa Timur 5.949 orang.
Jika dijumlahkan hanya dari lima wilayah tersebut saja, angkanya sudah melampaui 56 ribu orang. Dan itu belum termasuk provinsi lain. PHK ini memang tidak terjadi secara serentak seperti 1998, tetapi berlangsung konsisten dan bertahap. Pola seperti ini sering kali lebih sulit dideteksi sebagai krisis karena tidak menghadirkan satu momen ledakan besar.
Tekanan di sektor manufaktur sebagian dipicu melemahnya permintaan ekspor. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat, terutama akibat tekanan di sektor properti dan lemahnya konsumsi domestik. Di saat yang sama, suku bunga tinggi di Amerika Serikat menahan konsumsi dan investasi global. Kombinasi dua kekuatan ekonomi besar yang melambat ini secara otomatis memengaruhi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Selain itu, arus modal global menjadi lebih selektif. Ketika imbal hasil di negara maju meningkat akibat suku bunga tinggi, sebagian dana asing cenderung kembali ke pasar yang dianggap lebih aman. Dampaknya bisa terlihat pada nilai tukar yang tertekan, biaya impor yang naik, dan potensi inflasi yang kembali menguat.
Sektor teknologi dan startup juga mengalami fase normalisasi. Jika pada 2020–2021 era “bakar uang” dan ekspansi agresif menjadi strategi dominan, kini investor lebih berhati-hati. Pendanaan lebih mahal dan selektif. Perusahaan fokus pada efisiensi dan profitabilitas. Konsekuensinya sering berupa pengurangan tenaga kerja. Gelombang PHK di sektor ini menambah tekanan pada kelompok pekerja terdidik urban yang sebelumnya menjadi motor konsumsi baru.
Di tengah situasi tersebut, konsumsi memang belum runtuh. Mal tetap ramai. Kafe penuh. Namun muncul pertanyaan penting: apakah konsumsi saat ini ditopang pendapatan atau utang? Penggunaan fasilitas paylater dan kredit konsumtif meningkat. Jika belanja dibiayai oleh utang, bukan oleh kenaikan pendapatan riil, maka daya tahannya terbatas. Begitu ruang kredit menyempit atau cicilan terasa berat, konsumsi bisa terkoreksi cepat.
Jika dibandingkan dengan krisis 1998, situasi saat ini jelas berbeda. Tidak ada kolaps nilai tukar secara tiba-tiba atau runtuhnya sistem perbankan. Sistem keuangan relatif lebih kuat dan diawasi ketat. Dibandingkan 2008, ketika krisis global melanda, Indonesia relatif selamat karena konsumsi domestik yang solid. Namun kini, justru fondasi konsumsi itu menunjukkan tanda-tanda kelelahan.
Risiko yang mungkin muncul bukanlah krisis dramatis dengan kontraksi tajam, melainkan perlambatan berkepanjangan. Pertumbuhan turun pelan-pelan di bawah potensi. PHK bertahap. Daya beli melemah secara gradual. Situasi semacam ini sering disebut sebagai “slow-burn recession” — resesi yang tidak terasa sebagai guncangan besar, tetapi menggerus kesejahteraan secara perlahan.
Tiga indikator utama layak diperhatikan menuju 2026. Pertama, pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Jika kontribusinya terhadap PDB melemah signifikan selama beberapa kuartal berturut-turut, itu menjadi sinyal serius. Kedua, data pengangguran dan PHK. Lonjakan konsisten tanpa pemulihan berarti pasar tenaga kerja sedang rapuh. Ketiga, neraca perdagangan dan arus modal asing. Pelemahan ekspor yang berkepanjangan ditambah arus modal keluar bisa menekan stabilitas makro.
Penurunan jumlah kelas menengah dari 57,33 juta pada 2019 menjadi 47,85 juta pada 2024 memberi gambaran bahwa sebagian masyarakat mengalami mobilitas turun. Jika tren ini berlanjut, dampaknya tidak hanya pada konsumsi, tetapi juga pada penerimaan pajak, permintaan properti, hingga sektor jasa.
Begitu pula dengan turunnya simpanan di bawah Rp100 juta sebesar 2,6 persen secara bulanan pada Januari 2025. Ini bukan sekadar angka. Ia mencerminkan bahwa sebagian rumah tangga harus menggunakan tabungan untuk bertahan. Ketika tabungan menipis, kemampuan menghadapi guncangan mendadak — seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kenaikan harga — menjadi lebih terbatas.
Apakah semua ini otomatis berarti Indonesia pasti resesi pada 2026? Belum tentu. Ekonomi bersifat dinamis dan dipengaruhi banyak faktor, termasuk kebijakan fiskal, moneter, serta kondisi global yang bisa berubah. Namun, sinyal-sinyal peringatan sudah terlihat.
Yang membedakan periode ini dari krisis sebelumnya adalah sifatnya yang gradual. Tidak ada satu peristiwa besar yang memicu kepanikan. Tetapi ada kombinasi tekanan: penyusutan kelas menengah, tabungan yang menurun, PHK bertahap, dan ketidakpastian global.
Dalam situasi seperti ini, kewaspadaan menjadi penting. Pemerintah perlu menjaga daya beli melalui kebijakan yang tepat sasaran, memperkuat perlindungan sosial, dan mendorong penciptaan lapangan kerja produktif. Sektor swasta perlu menyeimbangkan efisiensi dengan investasi jangka panjang. Rumah tangga pun perlu lebih berhati-hati mengelola utang dan membangun kembali bantalan keuangan.
Sejarah menunjukkan bahwa krisis bisa datang tiba-tiba seperti 1998, atau melalui gelombang global seperti 2008. Pertanyaannya sekarang, apakah 2026 akan menjadi krisis sunyi yang datang perlahan?
Jawabannya belum pasti. Tetapi membaca data hari ini memberi kita kesempatan untuk bersiap. Karena dalam ekonomi, yang paling berbahaya bukanlah badai yang terlihat jelas, melainkan arus bawah yang pelan-pelan menarik kita menjauh tanpa disadari.