(Berita Daerah-Kupang)Bertempat di Ruang Sidang Utama Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Jumat 20 Februari 2026 dalam Rapat Paripurna ke-67 Masa Persidangan ke-2 Tahun Sidang 2025-2026 DPRD Provinsi NTT diselenggarakan Penyampaian Pidato Gubernur NTT dalam rangka Peringatan Satu Tahun Masa Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.
Pidato tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena serta dihadiri juga oleh Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma. Gubernur NTT Melki Laka Lena mengungkapkan, tahun pertama kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dicanangkan sebagai tahun fondasi untuk menata arah pembangunan, memperbaiki sistem, dan memperkuat tata kelola guna memberikan pelayanan yang lebih presisi pada tahun-tahun berikutnya.
Pemerintah Provinsi NTT mengusung visi NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan melalui “7 Pilar Strategis” dan “10 Program Dasar Cita”. Langkah-langkah implementasi dilaksanakan dengan fokus pada sektor-sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, kelautan dengan prinsip ekonomi biru, serta pariwisata berbasis komunitas terus diperkuat melalui hilirisasi dan pemberian nilai tambah produk lokal.
Capaian-capaian positif dalam pidato tersebut diantaranya Pemberian perlindungan jaminan sosial bagi 100.000 pekerja rentan sektor informal, yang menjadi skema perlindungan terbesar di Indonesia oleh pemerintah daerah.
Tren positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,14% pada tahun 2025 dan penurunan angka kemiskinan menjadi 17,50%, yang mencerminkan arah kebijakan mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Implementasi Program One Village One Product (OVOP) pada 44 produk unggulan dan 190 UMKM untuk memperkuat identitas ekonomi lokal desa. Program OVOP didukung dengan Pembentukan NTT Mart di 22 kabupaten/kota sebagai simpul pemasaran produk lokal agar memiliki akses pasar yang layak.
Pada sektor pertanian produksi padi meningkat signifikan sebesar 36,81% dibandingkan tahun 2024, mencapai hampir 1 juta ton gabah kering giling. NTT juga meraih penghargaan Pin Swasembada Pangan dan masuk dalam lima besar nasional untuk peningkatan produksi pangan.
Sektor peternakan tercatat Populasi sapi meningkat dari 581.918 ekor pada tahun 2023 menjadi 622.276 ekor pada tahun 2025, atau tumbuh sekitar 6,9 persen dalam dua tahun terakhir.
Sektor pariwisata NTT juga tumbuh signifikan sebesar 17,99 persen. Hal tersebut atas kontribusi penyelenggaraan Tour de EnTeTe (TDE) dengan multiplier effect mencapai Rp10,21 miliar. Capaian tersebut didukung dengan Kupang Exotic Festival, NTT BaGaYa, Festival Seni Budaya Ende, dan AnTikFest 2025 dirancang sebagai katalis ekonomi ruang pertemuan antara produk lokal dan pasar.
Pencanangan Ekonomi Biru dan Potensi Kelautan NTT juga turut memberi catatan positif diantaranya Subsektor perikanan tangkap menyumbang 15,7% dari total produksi daerah dengan fokus pada komoditas tuna, cakalang, dan tongkol.
Selanjutnya dari bidang kesehatan Akselerasi Penurunan Stunting dengan Data E-PPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) menunjukkan Prevalensi stunting menurut data sensus alamat (by address) turun dari 21,2% menjadi 20,2% pada tahun 2025. hal ini juga didukung dengan Gerakan Anti-Meridian : Inovasi layanan integrasi yang mencakup program orang tua asuh dan intervensi gizi berbasis potensi pangan lokal.
Pemprov NTT juga memberikan bantuan dengan alokasi anggaran Rp2,69 miliar untuk membantu 1.154 siswa miskin agar tetap dapat melanjutkan sekolah tanpa hambatan ekonomi. Selanjutnya juga dilaksanakan pembangunan sekolah vokasi berasrama di 10 kabupaten untuk mencetak lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri daerah.
Untuk Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan telah dilaksanakan Peningkatan kemantapan jalan provinsi melalui anggaran Rp96,53 miliar dan usulan skema Inpres Jalan Daerah (IJD), serta Elektrifikasi : Pemasangan listrik bagi 150 kepala keluarga di enam kabupaten guna mendukung aktivitas ekonomi rumah tangga dan belajar anak.
Serta Pemerintah Provinsi menginisiasi Program MeJa Rakyat (Melki Johni Melayani Rakyat) sebagai front office pengaduan publik tingkat provinsi yang mempercepat penanganan aspirasi masyarakat. Hingga tahun 2025, 100 persen dari 429 pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti. Standar waktu respons maksimal 3×24 jam.