(Beritadaerah-Jakarta) Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kembali menyoroti pentingnya stabilitas ekonomi nasional di hadapan para pelaku usaha Amerika Serikat yang tergabung dalam Kamar Dagang AS (AmCham) pada gelaran *The 13th US-Indonesia Investment Summit 2025* di Jakarta. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa Indonesia terus mengupayakan konsistensi kebijakan untuk menarik investor global sekaligus memperkuat kerja sama ekonomi dengan mitra internasional.
Pihak Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa ketahanan makroekonomi Indonesia terlihat dari laju pertumbuhan PDB yang mencapai 5,04 persen pada kuartal ketiga, dengan proyeksi jangka menengah yang diarahkan menuju level 8 persen. Pemerintah menilai capaian tersebut turut didukung oleh surplus neraca perdagangan, meningkatnya kepercayaan pelaku pasar, serta penguatan sektor keuangan yang tercermin dari posisi indeks saham yang mencapai rekor baru dan penurunan yield Surat Berharga Negara.
Dari sisi fiskal, pemerintah dikabarkan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menjaga batas defisit maksimal 3 persen PDB. Belanja negara diarahkan pada sektor-sektor fundamental seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk memperkuat kualitas pertumbuhan jangka panjang.
Dalam forum tersebut, Wamenkeu Thomas menyebut bahwa kebijakan pemerintah ditempatkan pada keseimbangan antara percepatan pembangunan dan perlindungan masyarakat. Ia menekankan bahwa program strategis pemerintah tetap berjalan beriringan dengan penguatan jaring pengaman sosial serta upaya memperkokoh resiliensi ekonomi nasional.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada pentingnya kemitraan dengan sektor swasta, baik domestik maupun asing. Menurut Thomas, kolaborasi menjadi faktor pendorong utama dalam memperluas basis investasi, sehingga pemerintah terus berupaya menghadirkan lingkungan usaha yang lebih transparan dan kompetitif.
Transformasi ekonomi yang menekankan penciptaan nilai tambah turut digarisbawahi sebagai salah satu prioritas. Kebijakan hilirisasi mineral, pengembangan energi terbarukan dan bioenergi, pertumbuhan ekonomi digital termasuk pembangunan pusat data dan pemanfaatan kecerdasan artifisial, hingga penguatan industri manufaktur berteknologi maju disebut membuka banyak peluang bagi investor global untuk terlibat dalam proyek strategis Indonesia.
Untuk mendukung percepatan realisasi investasi, pemerintah melaporkan bahwa sejumlah langkah perbaikan regulasi terus dilakukan, mulai dari harmonisasi aturan, reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan, sampai digitalisasi layanan dan proses anggaran. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/PPP), pengembangan pembiayaan kreatif, serta penguatan peran Satgas Debottlenecking untuk menyelesaikan kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan proyek.
Melalui kombinasi antara stabilitas ekonomi, reformasi struktural, dan peningkatan kualitas tata kelola, Indonesia ingin menunjukkan kesiapan sebagai mitra investasi jangka panjang yang dapat dipercaya oleh komunitas bisnis global.