(Beritadaerah-Surakarta) Cara masyarakat membayar ongkos perjalanan kini tengah mengalami perubahan besar. Pemerintah menempatkan digitalisasi sistem pembayaran sebagai salah satu kunci integrasi transportasi nasional, dengan tujuan menekan biaya hidup sekaligus meningkatkan kenyamanan mobilitas.
Dalam forum diskusi transportasi di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Selasa (2/9/2025), Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, menyampaikan bahwa pengeluaran untuk transportasi di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 12,46 persen dari total biaya hidup. Padahal, menurut standar Bank Dunia, angka idealnya tidak lebih dari 10 persen.
Ia menjelaskan, penerapan sistem pembayaran terintegrasi dapat menjadi solusi untuk meringankan beban tersebut. Mekanisme tap-in dan tap-out yang terhubung lintas moda, selain memudahkan pengguna, juga menghasilkan data perjalanan yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam penyusunan kebijakan subsidi, perencanaan kapasitas, serta perbaikan layanan.
Risal menekankan bahwa integrasi transportasi tidak boleh hanya terbatas pada kawasan metropolitan, melainkan perlu menjangkau wilayah sentra produksi pangan agar distribusi barang dan mobilitas masyarakat lebih lancar.
Integrasi tarif sendiri sudah lebih dulu diterapkan di Jakarta melalui TransJakarta, MRT, dan LRT dengan biaya maksimal Rp10.000 untuk perjalanan lintas moda dalam tiga jam. Ke depan, rencana perluasan integrasi akan melibatkan KAI Commuter dan LRT Jabodebek, sebelum berkembang ke konsep Mobility as a Service (MaaS), yaitu layanan transportasi terpadu yang dapat direncanakan, dipesan, dan dibayar melalui satu platform digital.
Forum tersebut juga melibatkan berbagai pihak. Bank Indonesia menilai digitalisasi pembayaran dapat mempercepat inklusi keuangan, sementara Pemerintah Kota Surakarta melihat peluang untuk menjadikan Solo sebagai contoh kota dengan integrasi transportasi modern. Dari sektor swasta, perwakilan Gopay menekankan pentingnya kerja sama pemerintah dan perusahaan teknologi untuk memperluas penerimaan pembayaran digital.
Melalui langkah ini, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh kemudahan bepergian, tetapi juga manfaat nyata berupa efisiensi biaya. Gagasan besar di balik kebijakan tersebut adalah mewujudkan sistem transportasi yang inklusif, terintegrasi, serta berpihak pada kebutuhan publik.