(Beritadaerah-Surabaya) Usai rapat paripurna DPRD Jawa Timur (Jatim), Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyambut baik dan mendukung rencana atau wacana komisi C DPRD Jatim mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan di Jatim.
Mengingat, sumbangsih sektor agro (pertanian, ketuhanan dan perikanan) terhadap pertumbuhan ekonomi Jatim khususnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim hanya 10,66 perses. Bahkan peningkatannya di tahun 2024 hanya sebesar 0,07 persen. Oleh karena itu, Gubernur Khofifah menilai dalam BUMD ada hal-hal yang memang harus dihitung kembali.
“Tapi kalau itu sebagai kebutuhan strategis, iya kenapa tidak?” tegas Gubernur Khofifah di Gedung DPRD Jatim, Kamis (24/4).
Dijelaskan Khofifah, masalah pangan Itu kan bukannya soal padi (beras), melainkan juga ada daging, susu dan lain sebagainya. Faktanya, Jawa Timur saat ini sudah menuju kedaulatan pangan. Sedangkan Nasional baru menuju ketahanan pangan.
Diungkap juga oleh Khofifah bahwa kondisi saat ini pihaknya sudah di atas ketahanan. Jadi kalau misalnya itu memberikan nilai yang lebih kuat baik dalam upaya penguatannya, distribusinya, pembudidayaannya dan semuanya. Kenapa tidak, tapi kita lihat kembali apakah kita bentuk badan BUMD atau kah anak BUMD gitu.
“Kita lihat ya kawan-kawan, saya rasa pasti akan ada proses assesment yang dilakukan,” kata Khofifah.
Sementara itu, ditempat terpisah, anggota Komisi C DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika mengaku senang karena wacana yang digagas Komisi bidang Keuangan untuk membentuk BUMD Pangan akhirnya mendapat respon positif dari Gubernur Khofifah.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim berharap mudah-mudahan segera ditindaklanjuti dengan melakukan assesment.