(Beritadaerah-Magelang)Kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi oleh seluruh pemangku kebijakan, terutama pemerintah daerah (Pemda). Diperlukan langkah-langkah konkret dan strategis agar persoalan ini dapat tertangani dengan optimal.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya keras menanggulangi permasalahan ini melalui berbagai kebijakan, seperti percepatan distribusi bantuan sosial (bansos), penciptaan lapangan kerja, penyediaan subsidi energi bagi masyarakat kurang mampu, serta peningkatan akses layanan sosial.
“Kita harus bekerja sama dan bersinergi. Para kepala daerah memiliki peran penting dalam mempercepat penyelesaian kemiskinan ekstrem,” ujar Menko Muhaimin dalam Retret Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025).
Ia menekankan bahwa Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki mandat besar dalam menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mencapai target tersebut.
“Karena ini adalah program nasional, saya dan Bapak/Ibu Kepala Daerah harus memiliki visi yang sama. Kita harus memastikan masyarakat bisa naik kelas, dari kondisi kemiskinan menuju kehidupan yang lebih sejahtera,” tambahnya.
Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Swasembada Pangan
Selain kemiskinan ekstrem, tantangan lain yang juga harus dioptimalkan oleh kepala daerah adalah memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat dalam mencapai swasembada pangan.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan bahwa ketahanan pangan menjadi isu
krusial yang harus mendapat perhatian serius dari seluruh pihak. Jika tidak ditangani dengan baik, krisis pangan dapat berdampak luas hingga berujung pada instabilitas politik dan sosial.
“Jika krisis pangan terjadi, dampaknya bisa meluas ke krisis politik dan memicu konflik sosial. Oleh karena itu, Presiden Prabowo memberi arahan tegas kepada kami, ‘Pak Mentan, pastikan kita mencapai swasembada pangan’,” ungkap Amran.
Ia menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis guna memastikan ketahanan pangan nasional. Salah satunya adalah kerja sama dengan TNI-Polri untuk melakukan pompanisasi di lahan pertanian yang terdampak kekeringan akibat El Nino.
Dengan adanya intervensi tersebut, produksi pertanian di sejumlah daerah dapat tetap terjaga, sehingga ketersediaan pangan nasional tetap stabil.
“Kami di Kementerian Pertanian tidak bisa sukses sendiri. Keberhasilan dalam mencapai swasembada pangan hanya bisa terjadi dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, gubernur, bupati, hingga wali kota,” tegasnya.
Retret Kepala Daerah 2025 ini menjadi momentum bagi para pemimpin daerah untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menghadapi tantangan kemiskinan ekstrem serta mewujudkan swasembada pangan demi masa depan Indonesia yang lebih sejahtera.