(Beritadaerah-Jakarta) Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% bertujuan untuk menciptakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan prinsip gotong royong dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
“Kami berkomitmen melindungi kelompok rentan dengan menetapkan PPN 0% untuk kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan angkutan umum. Sementara barang dan jasa mewah akan dikenakan tarif PPN 12% untuk mendorong keadilan,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers *“Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan”* di Jakarta, Senin (16/12/2024).
Stimulus untuk Masyarakat dan UMKM
Untuk mendukung daya beli masyarakat, pemerintah memberikan berbagai insentif, antara lain:
– **Subsidi dan Bantuan Sosial**: Diskon listrik hingga 50% dan bantuan pangan untuk kelompok menengah ke bawah.
– **Insentif Pajak UMKM**: Perpanjangan tarif PPh Final 0,5%.
– **Dukungan Dunia Usaha**: Insentif PPN dan PPh 21 ditanggung pemerintah.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp265,6 triliun pada 2025 untuk mendukung berbagai stimulus tersebut.
**PPN yang Bersifat Selektif**
Barang kebutuhan sehari-hari seperti tepung terigu dan gula industri tetap dikenakan tarif PPN 12%, namun beban kenaikannya akan ditanggung oleh pemerintah melalui mekanisme subsidi. Sebaliknya, barang dan jasa berbiaya tinggi, seperti layanan rumah sakit VIP dan pendidikan bertaraf internasional, akan sepenuhnya dikenakan PPN 12%.
**Pajak sebagai Instrumen Pemerataan**
Sri Mulyani menegaskan, pajak memainkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. “Melalui kebijakan perpajakan ini, pemerintah hadir untuk mewujudkan keadilan dengan meminta kelompok yang mampu membayar lebih, sementara kelompok rentan dilindungi bahkan diberi dukungan,” jelasnya.
**Fokus pada Ekonomi yang Berkeadilan**
Kemenkeu juga terus menyempurnakan sistem perpajakan berdasarkan data dan masukan dari berbagai pihak. “Kami menggunakan APBN dan pajak sebagai instrumen untuk menjaga perekonomian nasional dan memastikan semua lapisan masyarakat mendapat manfaat yang adil,” tutup Sri Mulyani.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan keseimbangan yang mendukung seluruh elemen masyarakat.