(Beritadaerah-Minahasa Selatan) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan 114 unit rumah tahan bencana bagi masyarakat terdampak abrasi pantai di kawasan Teluk Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Pembangunan itu juga mencakup infrastruktur pendukung lainnya, yang dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana.
Penanganan infrastruktur permukiman terdampak bencana itu dilakukan secara kolaboratif antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya dan Ditjen Perumahan. Rumah-rumah tahan bencana yang dibangun bertipe 36 dan dilengkapi dengan sarana serta prasarana umum, untuk mendukung kehidupan masyarakat setempat.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana tidak hanya sekadar membangun kembali permukiman yang rusak, tetapi dilakukan dengan pendekatan “build back better” yang memastikan bahwa permukiman yang baru dibangun lebih tangguh dan aman terhadap bencana di masa mendatang.
“Pendekatannya adalah build back better, tidak hanya membangun dengan kerentanan yang sama terhadap bencana, tetapi membangun lebih baik dan lebih aman dari sebelumnya,” kata Menteri PUPR Basuki dalam keterangan pers, Minggu (11/8).
Dalam keterangan terpisah, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya, Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa tujuan utama dari pembangunan pascabencana itu adalah untuk mendukung pemulihan dan mengembalikan fungsi infrastruktur sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak abrasi pantai di Amurang.
“Dengan cakupan luas sekitar 3,5 hektare, penanganan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat setempat, memperbaiki kondisi lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan,” ujar Diana.
Pembangunan infrastruktur pendukung kawasan permukiman di Amurang dimulai pada Juni 2023 dan selesai pada akhir Desember 2023 dengan anggaran sebesar Rp11,81 miliar.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Gorontalo, Nurdiana Habibie, menjelaskan bahwa proyek ini mencakup pembangunan jalan, sistem drainase, fasilitas umum seperti balai desa dan posyandu, tempat pembuangan sementara (TPS), penghijauan, penataan taman, serta fasilitas rekreasi dan olahraga seperti taman bermain dan lapangan voli. Selain itu, juga dilakukan pembangunan dinding penahan tanah untuk mencegah longsor.
“Proyek ini juga meliputi penataan ruang dengan pembatas kavling dan planter box, pemasangan lampu jalan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan, serta penyediaan sumber air bersih melalui pengeboran sumur dan pembangunan jaringan distribusi air,” tambah Nurdiana.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Wahyu Kusumosusanto, menambahkan bahwa sinergi antara Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan bertujuan untuk memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya fokus pada penyediaan perumahan yang tahan bencana, tetapi juga melibatkan pembangunan sarana dan prasarana umum yang mendukung pemulihan dan kesejahteraan masyarakat.