Wamenaker Tekankan Sertifikasi Pekerja BUMN Harus Mengacu pada Kompetensi Riil

(Beritadaerah-Jakarta) Dalam Forum Komunikasi Lembaga Sertifikasi Profesi P2 BUMN Summit 2026 di Jakarta, Kamis (15/10), Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus didasarkan pada kemampuan nyata, bukan sekadar formalitas. Untuk memastikan hal tersebut, proses sertifikasi harus ditopang oleh standar yang jelas, asesor yang kompeten, serta tata kelola yang mampu menjamin objektivitas dan kredibilitas hasil asesmen.

Afriansyah menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan dinamika dunia bisnis menuntut tenaga kerja yang terampil, berintegritas, serta adaptif terhadap perubahan. Oleh karena itu, kompetensi pekerja perlu diselaraskan dengan standar industri, risiko pekerjaan, dan kebutuhan bisnis yang dihadapi di lapangan.

Dalam upaya memenuhi tuntutan tersebut, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P2 di lingkungan BUMN memiliki peran strategis karena memahami proses bisnis dan kebutuhan kompetensi pada setiap jabatan. Pemahaman ini menjadi modal penting untuk menyusun skema sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Meski demikian, pelaksanaannya harus tetap didukung tata kelola yang kuat.

“Kedekatan itu harus diimbangi dengan tata kelola yang kuat, seperti asesor kompeten, metode tepat, bukti memadai, dan keputusan objektif sesuai ketentuan. Kredibilitas menjadi modal utama. Sertifikat juga harus mencerminkan kompetensi nyata, bukan formalitas,” tegas Afriansyah.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pengembangan kompetensi tenaga kerja perlu dipandang sebagai sebuah siklus berkelanjutan. Proses tersebut dimulai dari identifikasi kebutuhan industri, penyusunan standar kompetensi, pelaksanaan pelatihan, asesmen, dan sertifikasi, hingga penerapan kompetensi dalam kinerja nyata.

Dengan pendekatan ini, sertifikasi tidak hanya berhenti pada proses pemberian pengakuan atas kompetensi pekerja. Sertifikasi juga menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa kemampuan yang dimiliki tenaga kerja benar-benar sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaannya.

Selain itu, Afriansyah menyoroti pentingnya pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan sertifikasi kompetensi. Pengelolaan data secara terpadu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses sekaligus memperbaiki kualitas pengambilan keputusan.

Namun, pemanfaatan teknologi tersebut tetap harus memperhatikan prinsip objektivitas asesmen dan menjaga integritas dalam seluruh tahapan sertifikasi. Teknologi perlu digunakan untuk memperkuat sistem, tanpa mengesampingkan profesionalisme pihak-pihak yang terlibat.

“Teknologi memperkuat proses, bukan menggantikan integritas asesmen dan profesionalisme,” tegasnya.

Untuk membangun ekosistem kompetensi yang kredibel, Afriansyah menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memiliki peran dalam perumusan kebijakan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bertugas memperkuat sistem sertifikasi, sedangkan Danantara dan BUMN berperan dalam memetakan kebutuhan talenta.

Sinergi di antara para pemangku kepentingan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan sertifikasi kompetensi berjalan sesuai standar, memiliki kredibilitas, dan mampu menjawab kebutuhan dunia kerja.

Afriansyah kembali menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi harus memiliki dasar yang kuat, mulai dari standar yang jelas hingga proses asesmen yang berintegritas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sertifikasi bukan sekadar sertifikat, melainkan pengakuan yang dibangun melalui standar jelas, integritas, dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Afriansyah.